GLOBALSULTENG.COM, MOROWALI – Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng Muhammad Safri mendesak Pemprov dan Pemkab Morowali membentuk tim investigasi terpadu buntut banjir lumpur yang merendam kawasan SMPN 2 Siumbatu diduga akibat aktivitas tambang PT Graha Mining Utama (GMU).
Hal itu disampaikan Muhammad Safri menyusul klarifikasi PT GMU yang dinilainya belum menjawab substansi persoalan.
Kata Safri, publik membutuhkan penjelasan yang didasarkan pada hasil investigasi teknis terkait penyebab lumpur dapat mencapai lingkungan sekolah, bukan sekadar penjelasan mengenai komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.
“Kalau memang seluruh sistem pengelolaan lingkungan telah berjalan sesuai standar, mengapa lumpur tetap masuk ke kawasan sekolah. Inilah yang seharusnya dijelaskan secara terbuka berdasarkan hasil investigasi,” ucapnya, Senin, 20 Juli 2026.
Dia menjelaskan, pembentukan tim investigasi terpadu yang melibatkan DLH, ESDM serta APH bertujuan untuk mengungkap keterkaitan antara banjir lumpur maupun aktivitas pertambangan.
Baca juga: Penyidikan Kasus Dugaan Pertambangan Ilegal PT Cocoman Morut Belum Ada Tersangka
Pasalnya, Safri menilai perusahaan belum menyampaikan data teknis terkait penyebab banjir lumpur, efektivitas sediment pond, maupun hasil evaluasi sistem pengelolaan air tambang saat kejadian.
“Publik membutuhkan fakta yang dapat diuji, bukan hanya pernyataan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajibannya,” ujarnya.
Safri menambahkan, pemulihan lingkungan sekolah harus menjadi prioritas, sembari menunggu hasil investigasi Pemprov dan Pemkab Morowali.
Dia juga meminta hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada masyarakat agar polemik tidak berkembang menjadi saling klaim tanpa dasar ilmiah.
“Kita tidak boleh membiarkan kasus seperti ini selesai hanya dengan saling membantah. Yang dibutuhkan adalah pembuktian, akuntabilitas, dan langkah nyata agar keselamatan masyarakat serta keberlangsungan pendidikan benar-benar terlindungi,” tuturnya.
