GLOBALSULTENG.COM – Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng, Muhammad Safri, mendesak pemerintah pusat melakukan audit total terhadap PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) menyusul krisis perusahaan yang memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Utara (Morut).
Muhammad Safri menilai kondisi tersebut menjadi alarm bahwa kebijakan hilirisasi nasional masih menyisakan persoalan mendasar karena perekonomian daerah terlalu bergantung pada satu sektor industri.
“Hilirisasi tidak boleh hanya menguntungkan investor. Ketika satu perusahaan mengalami masalah, ekonomi daerah langsung terpukul. Artinya, struktur ekonomi Morut masih sangat rentan karena terlalu bergantung pada industri tertentu,” ucapnya, Senin, 13 Juli 2026.
Menurutnya, audit tidak cukup hanya menyoroti persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga harus mencakup kondisi keuangan perusahaan, kepatuhan terhadap komitmen investasi, penerapan standar keselamatan kerja, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Audit total harus dilakukan agar publik mengetahui akar persoalan yang sebenarnya. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada dampak PHK, tetapi juga harus mengevaluasi tata kelola perusahaan secara menyeluruh,” ujarnya.
Muhammad Safri juga menilai pemerintah pusat lebih banyak menikmati penerimaan negara dari sektor pertambangan, sementara daerah penghasil harus menanggung dampak ketika industri mengalami krisis.
“Selama bertahun-tahun Morut menyumbang triliunan rupiah bagi negara dari sektor pertambangan. Namun ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, daerah justru dibiarkan menanggung dampaknya sendiri. Ini merupakan bentuk ketidakadilan fiskal yang harus segera diperbaiki,” tuturnya.
Baca juga: Wagub Sulteng Reny Lamadjido Sebut Narkoba dan Dekadensi Moral Jadi Tantangan Masa Depan Bangsa
Muhammad Safri pun mempertanyakan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap industri pengolahan nikel. Katanya, tanda-tanda penurunan produksi dan memburuknya kondisi perusahaan seharusnya dapat diantisipasi sebelum berujung pada PHK massal.
Sebagai solusi, Muhammad Safri mengusulkan pembentukan dana mitigasi khusus bagi daerah penghasil tambang untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi saat perusahaan mengalami krisis.
“Daerah jangan hanya menerima dampak lingkungan ketika industri berjalan, tetapi kemudian ikut menanggung seluruh beban ketika perusahaan bermasalah. Sudah saatnya pemerintah membentuk dana mitigasi bagi daerah tambang,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja yang terdampak PHK dipenuhi sesuai ketentuan serta membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Di balik sekitar 1.800 pekerja yang kehilangan pekerjaan, ada ribuan anggota keluarga yang ikut terdampak. Mereka bukan sekadar angka statistik, melainkan masyarakat yang harus mendapat perlindungan negara,” katanya.
Muhammad Safri menilai krisis PT GNI harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah kebijakan hilirisasi nasional.
Keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari nilai investasi dan ekspor, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan PAD, memperkuat ekonomi daerah, dan menyejahterakan masyarakat di wilayah penghasil tambang.
“Pemerintah pusat harus turun tangan melakukan audit total terhadap PT GNI, mengevaluasi seluruh kebijakan hilirisasi, serta memastikan daerah penghasil memperoleh perlindungan fiskal dan ekonomi yang adil. Hilirisasi yang baik bukan hanya menghasilkan nikel, tetapi juga menjamin keberlanjutan pekerjaan, meningkatkan PAD, dan menyejahterakan rakyat,” katanya.
