GLOBALSULTENG.COM, PALU – Calon Gubernur-Wakil Gubernur Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri berkomitmen untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulteng.
Salah satu cara Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri untuk meningkatkan kualitas SDM di Sulteng yakni memprogramkan seragam sekolah gratis.
Saat kampanye di Kelurahan Tatura Utara Palu, Ahmad Ali menyampaikan bahwa seragam sekolah menjadi salah satu masalah pendidikan dan menjadi beban ekonomi masyarakat.
Bahkan, masalah seragam sekolah juga berpengaruh pada kemampuan anak mengembangkan prestasi.
Baca juga: Inspektorat Parimo Ekspose Hasil Pemeriksaan Dugaan Korupsi Dana Desa di Tada Utara
“Hal itu bisa berpengaruh terhadap anak-anak untuk berprestasi, karena selalu merasa minder dengan teman-temannya yang secara ekonomi lebih baik sehingga setiap tahun bisa ganti seragam baru,” ucapnya, Minggu (10/11/2024).
“Seragam sekolah gratis ini penting, agar tidak ada lagi anak-anak di sekolah merasa minder karena pakainnya lusuh,” tambahnya.
Menurut Ahmad Ali, pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah, sehingga, dirinya tidak menginginkan seragam sekolah menjadi beban bagi orang tua murid.
“Kami bertekad menyiapkan baju gratis untuk semua tingkatan, termasuk menyiapkan perlengakapan sekolah, buku-buku, Insya Allah tidak ada lagi pungutan uang komite dan lain-lain,” ujarnya.
Adapun program Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri di Pilkada 2024 itu disambut baik oleh masyarakat.
Warga Tatura Utara Palu Rani (39) menyebut bahwa program yang ditawarkan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri sangat relevan dengan situasi saat ini. Program itu juga dianggap realistis untuk dilaksanakan.
“Selama ini kita memang selalu terbebani beli baju sekolah, agus itu (program seragam sekolah gratis),” tuturnya.
Rani mengatakan bahwa salah satu dari anaknya terpaksa tidak melanjutkan pendidkan karena terkendala biaya.
“Anak saya lima orang, dua sudah kuliah tapi yang satu berhenti karena tidak ada biaya, kemudian dua orang SMP dan satu orang SMA,” jelasnya.
Usai kampanye, Ahmad Ali juga didatangi sejumlah ibu-ibu yang mengaduan persoalan beasiswa, termasuk masalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disebut kerap tidak tepat sasaran.
