GLOBALSULTENG.COM – Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) Hery Gunardi memaparkan sejumlah strategi yang perlu disiapkan industri perbankan nasional untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan Hery dalam forum CFO PERBANAS bertema Driving Acceleration with Accountability yang digelar di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurut Hery, meskipun dinamika ekonomi global masih diwarnai berbagai tantangan, fundamental industri perbankan Indonesia hingga awal 2026 tetap berada dalam kondisi yang kuat.
Ia menjelaskan, pertumbuhan kredit per Januari 2026 tercatat sebesar 9,96 persen secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan posisi tahun 2025 yang berada di kisaran 9,63 persen.
Disisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 10,8 persen secara tahunan, sementara rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tetap terjaga di level 2,14 persen. Ketahanan permodalan perbankan juga masih kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,9 persen.
“Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun secara umum outlook industri perbankan masih cukup baik, meskipun kita tetap harus antisipatif terhadap berbagai potensi risiko,” ucap Hery.
Ia mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong kenaikan inflasi energi dan harga pangan, yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlambat aktivitas ekonomi.
Kondisi tersebut juga dinilai dapat memengaruhi kinerja sektor usaha dan meningkatkan potensi risiko kredit bermasalah sehingga perbankan perlu lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan.
Untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, Hery mengungkapkan tiga strategi utama yang perlu diperkuat oleh industri perbankan.
Baca juga: Laba Perusahaan Anak BRI Group Tembus Rp10,38 Triliun pada 2025
Pertama, memperkuat manajemen risiko melalui pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang bergantung pada bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, perbankan juga perlu mengoptimalkan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi peningkatan NPL serta menerapkan disiplin kredit berbasis risiko.
Kedua, menjaga ketahanan likuiditas dengan memperkuat indikator Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) agar perbankan memiliki bantalan arus kas yang memadai dalam menghadapi potensi volatilitas pasar.
Ketiga, mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging), serta mengantisipasi ketidaksesuaian jatuh tempo valuta asing (maturity mismatch).
“Langkah-langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valas bagi sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, sehingga aktivitas perdagangan nasional tetap berjalan lancar,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah menilai kondisi perbankan nasional masih cukup resilien di tengah dinamika global.
Menurutnya, industri perbankan Indonesia memiliki bantalan permodalan yang kuat serta kondisi likuiditas yang masih memadai.
“Dari sisi likuiditas kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” kata Deden.
Forum CFO PERBANAS tersebut juga dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo bersama para pimpinan sektor keuangan nasional.
