GLOBALSULTENG.COM – Gubernur Sulteng Anwar Hafid menghimpun dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari 16 perusahaan tambang di Morowali Utara (Morut) dan Morowali senilai Rp355 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.
Dana CSR 16 perusahaan tambang itu bukan disetor ke pemerintah daerah, tetapi pembangunan langsung oleh perusahaan pada ruas jalan yang telah disepakati bersama. Hasil pembangunan yang telah selesai akan diserahkan menjadi aset Pemprov Sulteng.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng, Faidul Keteng, mengatakan perusahaan-perusahaan tambang akan membiayai sekaligus mengerjakan proyek peningkatan jalan tersebut.
“Proyek perbaikan dan pembangunan jalan dikerjakan langsung oleh perusahaan. Pemerintah provinsi menerima aset setelah pekerjaan selesai,” kata Faidul, Jumat, 12 Juni 2026.
Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Gubernur Anwar Hafid dengan manajemen 16 perusahaan tambang di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.
Dua ruas jalan menjadi sasaran program CSR tersebut, yakni ruas Towi–Kolonodale dan Buleleng–Matarape.
Untuk ruas Towi–Kolonodale, konsorsium 16 perusahaan tambang berkomitmen membiayai pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sepanjang 13 kilometer.
Sementara ruas Buleleng–Matarape akan ditangani oleh satu perusahaan tambang yang bertanggung jawab penuh terhadap pendanaan dan pelaksanaan proyek.
Baca juga: Oknum Guru PPPK di Palu Diduga Lecehkan Tiga Siswi Masih Didalami Polisi
Gubernur Anwar Hafid mengatakan kolaborasi itu menjadi solusi di tengah keterbatasan fiskal daerah yang membatasi ruang pembiayaan pembangunan infrastruktur.
“Perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Menurut Anwar Hafid, skema kemitraan tersebut memungkinkan pemerintah mempercepat pembangunan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dia menilai pembangunan jalan tersebut akan memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan industri Morowali dan Morut.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Bagi kami, ini adalah inovasi di tengah efisiensi,” tuturnya.
Anwar Hafid berharap, model kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat menjadi contoh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah penghasil sumber daya alam.
“Kehadiran industri ekstraktif harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui peningkatan akses transportasi dan mobilitas warga,” jelasnya.
