GLOBALSULTENG.COM, PALU – Anggota DPR RI Komisi II Longki Djanggola bakal melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Mendagri dan MenPAN-RB terkait aduan sejumlah pegawai honorer di Sekretariat DPRD Sulteng yang tidak lolos ujian CPNS dan PPPK.
Kata Longki Djanggola, seharusnya pegawai honorer yang telah bekerja lebih dari 5 tahun mendapatkan prioritas untuk diluluskan.
“Seharusnya tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 5 tahun mendapatkan prioritas,” ucapnya, Selasa (28/1/2025).
Selain itu, Longki Djanggola juga akan berkoordinasi dengan BKD Sulteng terkait surat masa sanggah yang kabarnya sampai saat ini belum dikeluarkan.
Baca juga: Pegawai Honorer di DPRD Sulteng Mengadu ke Anggota DPR RI Gegara Tak Lolos Seleksi CPNS dan PPPK
Longki Djanggola juga mengimbau, para pegawai honorer tidak hanya fokus pada dinas tertentu.
“Tetapi pertimbangkan juga formasi lain sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pegawai honorer di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengadu anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola gegara tidak lolos ujian CPNS dan PPPK.
Adapun pengaduan itu dilakukan akibat ketidakpuasan para pegawai honorer di DPRD Sulteng terkait proses seleksi CPNS dan PPPK.
Perwakilan pegawai honorer di DPRD Sulteng yang mengadu ke Longki Djanggola diantaranya adalah Abdul Rauf, Zainal, Ustin Wulandari, Sari Intan, Juliana, Steven dan Simon.
Saat itu, mereka mengungkapkan permasalahan terkait seleksi CPNS dan PPPK tahap I yang mana dari 99 tenaga honorer tidak ada satupun lulus.
Lebih lanjut, mereka juga keberatan atas informasi bahwa peserta yang tidak lulus tahap I, tidak diperbolehkan mengikuti seleksi tahap II.
Padahal, terdapat 115 formasi yang disediakan untuk Sekretariat Dewan dalam proses seleksi tahap II.
Baca juga: PPPK Tahap 1 di Sulteng Segera Terima SK dan Gaji-THR, Berikut Rinciannya
Para pegawai berharap formasi tersebut diprioritaskan untuk tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, sesuai dengan arahan Mendagri yang menyebut tenaga honorer lama lebih diutamakan.
“Kami ingin mendapatkan prioritas seperti yang terjadi di beberapa provinsi lain, salah satunya Banten, tenaga honorer disana berhasil memperjuangkan aspirasi hingga lolos seleksi CPNS dan PPPK melalui koordinasi dengan pemerintah, DPR, Mendagri dan Menpan,” tutur Abdul Rauf di Rumah Aspirasi, Jl Kesehatan Palu.
