GLOBALSULTENG.COM, PALU – Pegawai Honorer di Sekretariat DPRD Sulteng mengklaim tidak diprioritaskan dalam proses seleksi CPNS dan PPPK.
Hal itu terungkap saat pegawai honorer DPRD Sulteng mengadu ke Anggota DPR RI Longki Djanggola di Rumah Aspirasi, Jl Kesehatan Palu, Selasa (28/1/2025).
“Kami ingin mendapatkan prioritas seperti yang terjadi di beberapa provinsi lain, salah satunya Banten,” ucap perwakilan pegawai honorer DPRD Sulteng Abdul Rauf.
“Tenaga honorer disana berhasil memperjuangkan aspirasi hingga lolos seleksi CPNS dan PPPK melalui koordinasi dengan pemerintah, DPR, Mendagri dan Menpan,” tambahnya.
Para pegawai honorer juga sempat mengkritik BKD Sulteng yang tidak mengeluarkan surat masa sanggah seperti di BKD Donggala dan Sigi.
“Kami meminta agar BKD Sulteng segera mengeluarkan surat masa sanggah seperti yang dilakukan BKD Kabupaten Sigi dan Donggala,” ujar Abdul Rauf.
Diketahui, adauan ke Anggota DPR RI Longki Djanggola itu akibat ketidakpuasan para pegawai honorer di DPRD terkait proses seleksi CPNS dan PPPK.
Saat itu, mereka mengungkapkan permasalahan terkait seleksi CPNS dan PPPK tahap I yang mana dari 99 tenaga honorer tidak ada satupun lulus.
Kemudian, mereka juga keberatan atas informasi bahwa peserta yang tidak lulus tahap I, tidak diperbolehkan mengikuti seleksi tahap II.
Padahal, terdapat 115 formasi yang disediakan untuk Sekretariat Dewan dalam proses seleksi tahap II.
Para pegawai berharap formasi tersebut diprioritaskan untuk tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, sesuai dengan arahan Mendagri yang menyebut tenaga honorer lama lebih diutamakan.
Adapun perwakilan pegawai honorer di DPRD Sulteng yang mengadu ke Longki Djanggola diantaranya adalah Abdul Rauf, Zainal, Ustin Wulandari, Sari Intan, Juliana, Steven dan Simon.
Menanggapi aduan itu, Longki Djanggola berjanji akan membawa permasalahan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mendagri dan MenPAN-RB.
Baca juga: Pegawai Honorer di DPRD Sulteng Mengadu ke Anggota DPR RI Gegara Tak Lolos Seleksi CPNS dan PPPK
“Seharusnya tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 5 tahun mendapatkan prioritas,” tuturnya.
Longki Djanggola menambahkan, dirinya akan segera berkoordinasi dengan BKD Sulteng erkait surat masa sanggah yang hingga saat ini belum dikeluarkan.
“Saya mengimbau juga kepada para tenaga honorer agar tidak hanya fokus pada dinas tertentu, tetapi juga mempertimbangkan formasi lain sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan,” jelasnya.
