Seputar Sulteng

Ahmad Ali Berikan Solusi soal Kenaikan Komoditas di Sulteng

Global Sulteng
×

Ahmad Ali Berikan Solusi soal Kenaikan Komoditas di Sulteng

Sebarkan artikel ini
Pandangan Politisi PKB soal Gaya Safari Politik Ahmad Ali, Sempat Singgung Gubernur Sulteng
Diskusi terkait Pilkada Sulawesi Tengah (Sulteng) terus bergulir dari media sosial hingga warung kopi. Perbincangan soal bakal calon kepala daerah yang akan dipilih masyarakat tak pernah surut. Foto: IST.

GLOBALSULTENG.COM – Bakal calon Gubernur Sulteng Ahmad Ali menyoroti kenaikan harga komoditas dan alat penunjang lainnya di Sulteng.

Berdasarkan temuan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, perkembangan  harga komoditas pangan di Sulteng (periode September 2022–Maret 2023), beras 1,46%, tepung terigu,1,97%, tempe 4,54%, bawang putih 15,37%, kopi instan 8,19% dan mie Instan 1,26%.

Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan
Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan

Menurut Ahmad Ali, temuan itu memberatkan masyarakat jika tidak segera diatasi, apalagi secara umum daerah terjauh dari ibu kota semakin terdampak kenaikan serius.

Baca juga: Andy F Noya Hadir di Celestrium 2024, Bahas Prospek Perekonomian di Sulteng

Adapun kenaikan pangan juga ditimbulkan oleh pasokan pangan dari dalam sulteng yang mana petani bisa kurang produktif ataupun sebaliknya, pasar untuk mereka tidak tersedia.

“Ekonomi itu mata rantai yang terhubung, tidak ada yang boleh lemah salah satu sisinya, kemandirian jalan satu-satunya,” kata Ahmad Ali kepada GlobalSulteng, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, komoditas non-pangan naik drastis seperti angkutan dalam kota 17,13%, perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga 1,58%.

Ahmad Ali menambahkan, soal pangan harus punya sel perdagangan yang terfokus seperti daerah memiliki keunggulan masing-masing jadi saling menguatkan.

Baca juga: Sekda Kota Palu Hadiri Penyerahan Surat Pengesahan Kewarganegaraan Indonesia untuk Guru Tua

Kemudian, naiknya harga apapun berarti permintaan tinggi tetapi tidak terbeli karena kapitalnya minim.

“Solusinya adalah pekerjaan tersedia, UMKM kuat, petani mandiri, anak muda menginovasi, pejabat daerah mengontrol kebijakannya, serta politisi pemerintah membuat katup kebijakan yang kuat dan terkontrol menyeluruh,” ujarnya.