GLOBALSULTENG.COM, MOROWALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat data kemiskinan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Morowali dan BPS dilaksanakan di Aula Bappelitbangda Morowali, Kamis (17/9/2026). Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas membuka kegiatan tersebut.
Iriane mengatakan data yang akurat diperlukan agar program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memastikan proses validasi dan pemutakhiran data dilakukan dengan baik. Hasil verifikasi dan pemutakhiran di lapangan selanjutnya dapat diolah oleh BPS sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat,” ujar Iriane.
Menurut dia, pemutakhiran perlu dilakukan secara berkala karena kondisi masyarakat dapat berubah. Data yang sudah tidak sesuai harus diperbarui agar pemerintah tidak keliru dalam menentukan sasaran program.
Baca juga: Beasiswa Mota’u PT Vale Sasar Mahasiswa dari 13 Desa di Morowali
Iriane berharap sinergi dengan BPS membuat pemanfaatan data lebih terarah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
Kepala Bappelitbangda Morowali, Hasyim, mengatakan kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti untuk memastikan data yang digunakan pemerintah memiliki tingkat validitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Daerah dapat dikatakan berhasil apabila angka kemiskinan dapat terus ditekan dan menurun setiap tahunnya. Untuk itu, data yang akurat sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan,” kata Hasyim.
MoU tersebut mencakup komitmen bersama dalam penyediaan, validasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan serta evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali.
Pemkab Morowali berharap penguatan data tersebut dapat membantu pemerintah menentukan program yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
