GLOBALSULTENG.COM, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Pertamina dan pengelola SPBU memperbaiki pelayanan BBM bersubsidi, terutama solar, bagi truk kontainer yang terkendala Barcode atau QR Code saat pengisian.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengatakan kendala teknis tersebut tidak boleh menghambat transportasi dan distribusi barang di daerah.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi,” ucapnya dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulteng, Senin, 14 September 2026.
“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” ucapnya.
Pemprov Sulteng juga akan mengirim surat kepada BPH Migas untuk meminta diskresi atau kebijakan tertentu bagi SPBU ketika terjadi kendala teknis QR Code yang berada di luar kendali masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan BBM tetap harus berjalan, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan agar masyarakat yang berhak tetap mendapatkan pelayanan.
Baca juga: Resmikan Groundsill Karaupa, Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta Prioritaskan Kepentingan Rakyat
Pemprov Sulteng berencana membawa persoalan itu ke forum Forkopimda untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Di sisi lain, Pertamina dan Hiswana Migas diminta memperkuat sosialisasi agar masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying.
Dia berharap perbaikan pelayanan tersebut dapat menjaga distribusi BBM, memperlancar angkutan barang, dan mencegah antrean panjang di SPBU.
“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” tuturnya.
Diketahui, rapat itu digelar bersama Pertamina, Hiswana Migas Sulteng, Ditlantas Polda Sulteng, dan sejumlah perangkat daerah.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut aksi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulteng sekaligus antisipasi antrean BBM seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).
