GLOBALSULTENG.COM, PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai menyusun langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penguatan hilirisasi industri dan pengelolaan sumber daya alam.
Salah satu targetnya adalah mengubah posisi Sulteng dari sekadar daerah penghasil menjadi daerah pengelola sekaligus penghasil.
Agenda tersebut dibahas dalam rapat gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Sulteng bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Rabu, 5 Agustus 2026.
Pembahasan difokuskan pada strategi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menindaklanjuti arah kebijakan dalam Keputusan Menteri Nomor 157 Tahun 2026, yang membuka peluang bagi Sulteng memperkuat perannya sebagai daerah pengelola sumber daya alam.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng Arnila Ali mengatakan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Sulteng harus menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah.
Menurut Arnila, hilirisasi menjadi salah satu instrumen penting agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati di luar daerah.
“Melalui rapat gabungan ini kita ingin menyatukan persepsi dan langkah agar potensi sumber daya alam Sulteng dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat,” kata Arnila.
Baca juga: Menjaga Keindahan Kepulauan Togean dari Ancaman Illegal Fishing
Dia menilai pengelolaan sumber daya alam tidak cukup berhenti pada aktivitas produksi. Daerah perlu memperkuat industri pengolahan agar mampu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Disisi lain, Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan OPD teknis dalam mendorong investasi yang berkualitas.
Menurutnya, iklim usaha yang sehat akan menjadi faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan sektor perdagangan, industri, dan investasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD.
“Komisi II akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan investasi, pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian, serta optimalisasi penerimaan daerah agar potensi ekonomi Sulteng dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sulteng Dandy Adhi Prabowo menilai sektor pertambangan dan sumber daya mineral harus dikelola secara transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dia berharap kebijakan hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperbesar kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah.
“Kami berharap kebijakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga mampu memperkuat pembangunan daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah,” jelas Dandy.
