GLOBALSULTENG.COM, PALU – Kelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah, Jumat, 10 Juli 2026.
Demo yang diikuti mayoritas perempuan dan merupakan pegawai di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain perputaran ekonomi berjalan, mereka menilai program MBG tersebut banyak menarik tenaga kerja yang berdampak pada penurunan angka pengangguran.
Terdapat delapan tuntutan yang dibawa oleh para massa aksi, diantaranya adalah menuntut agar MBG tetap dilanjutkan dan mendesak penghentian sementara MBG semasa libur sekolah dibatalkan, agar program tersebut terus berjalan.
Kemudian, mendesak agar BGN mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur tak mandek dan permintaan kepastian hukum bagi mitra serta yayasan penyelenggara MBG.
Merespons tuntutan massa aksi, Anggota Komisi IV DPRD Sulteng Rahmawati M Nur mengatakan selama masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, program MBG tersebut tetap akan berjalan.
“Walaupun orang berteriak untuk ditutup, pasti tidak akan pernah tutup,” ucap Politisi PKB itu kepada GlobalSulteng usai demo.
Baca juga: Pegawai SPPG Ikut Demo Dukung MBG di Sulteng, Minta Program Tetap Jalan Meski Libur Sekolah
Rahmawati menambahkan, seluruh tuntutan massa aksi akan segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat.
“Tuntutan mereka akan menjadi perhatian kita dan akan segera kita sampaikan ke pimpinan. Mau menolak atau tidak itu harus kita terima semua,” ujar Rahmawati.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi mendatangi kantor DPRD Sulteng mulai pukul 14.40 WITA dan aksi berakhir pada 15.16 WITA atau sekitar 36 menit.
Berikut 8 tuntutan Aliansi Relawan MBG Sulteng:
1.Mendukung program MBG untuk terus dilanjutkan.
2.Mendukung perbaikan Tata kelola di BGN.
3.Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan MBG.
4.Meminta kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara MBG.
5.Meminta transparansi dasar kebijakan penghentian insentif fasilitas SPPG selama masa libur.
6.Meminta perlindungan terhadap investor dan keberlangsungan usaha mitra MBG di seluruh indonesia.
7.Mendesak BGN untuk mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur tidak mandek.
8.Meminta penjelasan resmi hubungan antara surat edaran Nomor 12 Tahun 2026 dengan PKS yang telah di tandatangani.
