GLOBALSULTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen memperjuangkan seluruh tuntutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Donggala kepada pemerintah pusat.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wakil Ketua I DPRD Sulteng Arnila Ali bersama anggota DPRD Rahmawati M. Nur, Maryam Tamoreka, dan Musliman usai menerima massa aksi pada Rabu, 8 Juli 2026.
Berita acara tersebut memuat sejumlah tuntutan, di antaranya pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 PPPK, dukungan terhadap usulan agar gaji PPPK dibebankan melalui APBN, serta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Kata Arnila Ali, DPRD Sulteng akan meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Persoalan utama yang harus segera diselesaikan adalah pemenuhan hak-hak PPPK.
“MBG itu tidak salah, yang salah itu pengelolaannya. Andaikan MBG disalurkan di desa terpencil yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi, itu akan sangat membantu anak-anak kita,” ucap Arnila Ali.
Arnila Ali menilai program MBG tersebut terlalu banyak menguras APBN. Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah.
“Kita anggap MBG ini terlalu banyak menguras APBN. Karna anak-anak kita sudah dapat MBG tapi masih bawa uang jajan,” ujarnya.
Sementara, anggota DPRD Sulteng Rahmawati M. Nur menilai sejumlah kepala desa di daerah pemilihannya mengadu terkait pembangunan Kopdes Merah Putih di setiap desa.
“Setiap desa harus punya Kopdes, kenapa tidak setiap kecamatan. Ini yang juga saya agak menentang,”tuturnya.
Rahmawati juga berpendapat anggaran MBG sebaiknya diprioritaskan bagi wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) serta melibatkan kantin sekolah agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
“Anggaran tersorotnya ke MBG. Harusnya ada beberapa masalah yang bisa kita tuntaskan tapi tidak bisa tuntas,” jelasnya.
