GLOBALSULTENG.COM – BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia hingga 31 Desember 2025.
Sepanjang tahun lalu, program tersebut mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau sekitar 1,9 juta layanan setiap hari.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan tingginya pemanfaatan layanan menunjukkan Program JKN semakin dipercaya masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ucap Pujo saat Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis, 2 Juli 2026.
Menurut Pujo, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital untuk memudahkan peserta mengakses layanan. Upaya itu dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi PANDAWAmelalui WhatsApp, serta Care Center 165.
Saat ini, layanan JKN didukung 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
Di sektor keuangan, BPJS Kesehatan mencatat kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap terjaga. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun, dengan hasil investasi sebesar Rp3,94 triliun. Nilai aset tersebut mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar program ini tetap berkelanjutan,” ujar Pujo.
BPJS Kesehatan juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun buku 2025.
Selain itu, lembaga tersebut mencatat skor tata kelola organisasi 97,67, nilai maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC) sebesar 4,01, skor Baldrige Excellence Framework (BEF) sebesar 685, serta nilai 80,48 pada Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN juga memberi dampak terhadap perekonomian nasional.
Program ini diperkirakan berkontribusi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.
Kajian tersebut juga menunjukkan Program JKN menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.
Di sisi lain, biaya pelayanan kesehatan terus meningkat. Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan menggelontorkan Rp191,3 triliun untuk membiayai pelayanan peserta. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik.
“Sebagian besar penyakit katastropik sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, kami terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan,” tutur Pujo.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan tantangan terbesar ke depan adalah menjaga keberlanjutan pembiayaan Program JKN di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
“Terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Stevanus.
