GLOBALSULTENG.COM, DONGGALA – Pemerintah Kabupaten Donggala mengusulkan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Usulan tersebut mencakup pengelolaan aset daerah, perlindungan lingkungan, perizinan usaha, hingga pengembangan pariwisata.
DPRD Kabupaten Donggala menetapkan keenam usulan tersebut sebagai bagian dari 15 Ranperda dalam rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun sidang 2026, Senin, 9 November 2026.
Wakil Ketua I DPRD Donggala Kelvin Soputra memimpin rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Donggala itu. Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan turut menghadiri rapat tersebut.
Enam Ranperda usulan pemerintah daerah meliputi pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pemkab juga mengusulkan regulasi tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, angkutan umum massal, serta rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Donggala 2025–2040.
Sejumlah rancangan tersebut menyasar aspek penting penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Regulasi pengelolaan barang milik daerah, misalnya, berkaitan dengan penataan aset pemerintah. Sementara Ranperda Kabupaten Layak Anak diarahkan untuk memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Di bidang lingkungan, pemerintah daerah menyiapkan regulasi sebagai landasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Adapun aturan perizinan berusaha dan angkutan umum massal berkaitan dengan kemudahan aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat.
Sementara itu, rencana induk pembangunan kepariwisataan 2025–2040 akan menjadi acuan pengembangan potensi wisata Donggala dalam jangka panjang.
Selain enam usulan eksekutif, Propemperda 2027 memuat sembilan Ranperda inisiatif DPRD. Dengan demikian, terdapat 15 rancangan regulasi yang masuk dalam agenda legislasi Kabupaten Donggala pada 2027.
Penetapan Propemperda menjadi tahap awal bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyiapkan pembahasan rancangan regulasi sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
