GLOBALSULTENG.COM, DONGGALA – DPRD Kabupaten Donggala menyiapkan sembilan rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif untuk 2027.
Sejumlah rancangan tersebut mengatur penanggulangan kemiskinan, bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, hingga penguatan desa adat.
Kesembilan Ranperda itu masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Donggala 2027 yang memuat total 15 rancangan regulasi. Enam lainnya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Donggala.
Penetapan Propemperda tersebut berlangsung dalam rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Donggala, Senin, 9 November 2026.
Wakil Ketua I DPRD Donggala Kelvin Soputra memimpin rapat yang turut dihadiri Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan.
Baca juga: Pemkab Morowali Gelar Rakor Satgas MBG, Perkuat Pengawasan dan Kesesuaian SPPG
Sembilan Ranperda inisiatif DPRD mencakup tata cara penyusunan produk hukum daerah, penanggulangan kemiskinan, rencana pembangunan industri kabupaten, dan kerja sama daerah.
DPRD juga mengusulkan Ranperda tentang bantuan hukum tanpa biaya bagi masyarakat miskin, pedoman penetapan desa adat, hukum adat, tata cara penyusunan peraturan desa, serta fasilitasi pesantren.
Sejumlah rancangan tersebut menyasar berbagai persoalan daerah. Ranperda bantuan hukum gratis, misalnya, berkaitan dengan perluasan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
Sementara regulasi desa adat dan hukum adat diarahkan untuk memperkuat pengakuan terhadap nilai serta kelembagaan adat di Donggala.
Penetapan Propemperda menjadi tahap awal bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyiapkan pembahasan setiap rancangan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui program legislasi tersebut, DPRD Donggala menyiapkan landasan regulasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah pada 2027.
