GLOBALSULTENG.COM, DONGGALA – DPRD Kabupaten Donggala memasukkan penanggulangan kemiskinan, bantuan hukum gratis, dan penguatan masyarakat adat dalam agenda legislasi 2027.
Ketiga isu tersebut menjadi bagian dari sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
DPRD menetapkan total 15 Ranperda dalam rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Donggala, Senin, 9 November 2026.
Dari jumlah tersebut, sembilan merupakan inisiatif legislatif dan enam lainnya usulan pemerintah daerah.
Wakil Ketua I DPRD Donggala Kelvin Soputra memimpin rapat yang turut dihadiri Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan.
Sembilan Ranperda inisiatif DPRD mencakup tata cara penyusunan produk hukum daerah, penanggulangan kemiskinan, rencana pembangunan industri kabupaten, kerja sama daerah, serta bantuan hukum tanpa biaya bagi masyarakat miskin.
DPRD juga mengusulkan regulasi mengenai pedoman penetapan desa adat, hukum adat, tata cara penyusunan peraturan desa, dan fasilitasi pesantren.
Agenda tersebut menyasar sejumlah persoalan mendasar di masyarakat. Ranperda bantuan hukum gratis, misalnya, berkaitan dengan upaya memperluas akses keadilan bagi warga kurang mampu.
Sementara regulasi desa adat dan hukum adat menjadi bagian dari upaya memperkuat pengakuan terhadap kelembagaan serta nilai-nilai kearifan lokal di Donggala.
Di sektor ekonomi, DPRD memasukkan rencana pembangunan industri kabupaten dan kerja sama daerah sebagai agenda legislasi. Kedua rancangan tersebut berkaitan dengan penguatan arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Adapun enam Ranperda usulan pemerintah daerah meliputi pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perizinan berusaha, angkutan umum massal, serta rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Donggala 2025–2040.
Penetapan Propemperda menjadi tahap awal bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyiapkan pembahasan setiap rancangan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
