GLOBALSULTENG.COM – Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, memperoleh dukungan dari PT Citra Palu Mineral (CPM) dan PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) untuk membangun daerah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Anwar Hafid menawarkan sejumlah proyek strategis yang dapat dibiayai melalui skema CSR. Hal itu disampaikan saat pertemuan koordinasi kemitraan antara Pemprov Sulteng dengan kedua perusahaan di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Kepada PT CPM, Anwar Hafid menawarkan pembangunan sejumlah venue di kawasan hutan kota sebagai persiapan pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) tahun 2027.
Sementara kepada PT Donggi-Senoro LNG, Anwar Hafid menawarkan dukungan pembangunan ruas Jalan Dataran Bulan–SP Moilong di Kabupaten Banggai serta ruas jalan Kepala Burung di Kecamatan Balantak.
Menurut Anwar Hafid, ruas Jalan Dataran Bulan–SP Moilong memiliki nilai strategis karena memangkas jarak tempuh dari sekitar 319 kilometer melalui jalur nasional menjadi hanya 187 kilometer.
Perwakilan manajemen PT CPM, Yan Adriyansyah, menyatakan perusahaan pada prinsipnya mendukung program pembangunan yang dijalankan Pemprov Sulteng.
Kata Yan Adriyansyah, besaran dukungan CSR masih akan dibahas bersama manajemen pusat. Namun, perusahaan membuka peluang bantuan dilakukan secara bertahap.
Baca juga: Anwar Hafid Gandeng 32 Perusahaan Tambang Perbaiki Jalan Buleleng–Matarape Lewat Skema CSR
“Diminta atau tidak, PT CPM berkewajiban membantu pembangunan daerah. Pada prinsipnya kami mendukung program pembangunan Pemprov Sulteng,” ucapnya.
Sementara, perwakilan PT Donggi-Senoro LNG, Thian Annisa mendukung pola kemitraan yang ditawarkan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Pada dasarnya kami mendukung program pembangunan Pemprov Sulteng. Namun, pembahasannya tetap akan kami koordinasikan dengan manajemen,” ujarnya.
Menanggapi itu, Anwar Hafid kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menerima dana CSR dalam bentuk uang tunai.
Menurutnya, seluruh bantuan diwujudkan dalam bentuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan, kemudian diserahkan kepada pemerintah sebagai hibah aset setelah selesai dibangun.
“Pemprov tidak menerima uang tunai. Yang kami terima adalah hibah aset berupa jalan, jembatan, gedung, atau infrastruktur lain yang dibangun menggunakan dana CSR perusahaan,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pola tersebut diterapkan untuk memastikan transparansi sekaligus mempercepat pelaksanaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian koordinasi Pemprov Sulteng dengan puluhan perusahaan tambang dan industri yang beroperasi di daerah tersebut untuk memperkuat kemitraan pembangunan melalui skema CSR.
