GLOBALSULTENG.COM, PALU – Program Berani Cerdas yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dinilai sebagai kebijakan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penurunan kemiskinan.
Akademisi Universitas Tadulako (Untad), Prof Djayani Nurdin, mengatakan program tersebut merupakan intervensi kebijakan publik yang tepat sasaran di sektor pendidikan.
“Program Berani Cerdas menjawab dua hal sekaligus, yakni memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM. Ini bukan program populis, tetapi berbasis kebutuhan riil masyarakat,” ucapnya, Minggu (26/4/2026).
Ia menilai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng menjadi 72,82 atau naik 0,80 persen turut dipengaruhi implementasi program tersebut.
Dampaknya juga terlihat pada penurunan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
“Investasi terbesar pembangunan jangka panjang ada di pendidikan. Program ini mempercepat peningkatan Indeks Modal Manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujarnya.
Secara implementatif, Berani Cerdas mencakup berbagai intervensi, di antaranya penyaluran BOSDA lebih dari Rp40,9 miliar untuk SMA, SMK, dan SLB, dukungan Prakerin dan uji kompetensi siswa SMK sebesar Rp27 miliar, serta bantuan seragam gratis bagi siswa kurang mampu.
Baca juga: Program Berani Sehat Pemprov Sulteng Sudah Layani 164 Ribu Warga hingga April 2026
Program ini juga menjangkau 23.568 mahasiswa di 387 perguruan tinggi dengan total anggaran Rp84 miliar pada 2025, termasuk beasiswa magister bagi guru.
Menurut Prof Djayani Nurdin, pendekatan inklusif program ini efektif menekan angka putus sekolah dan putus kuliah, khususnya di kalangan masyarakat prasejahtera.
“Program ini memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi. Dampak sosialnya sangat signifikan,” tuturnya.
Dari sisi regulasi, program ini memiliki dasar hukum melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2025 yang diperbarui menjadi Pergub Nomor 34 Tahun 2025, serta selaras dengan amanat konstitusi dan undang-undang pendidikan nasional.
Menanggapi kritik dari DPRD, Djayani menilai hal tersebut sebagai dinamika demokrasi. Namun ia menekankan evaluasi seharusnya berfokus pada perbaikan, bukan penghentian program.
“Yang perlu dilakukan adalah penguatan tata kelola dan pengawasan, bukan menghentikan program yang sudah terbukti bermanfaat,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan Berani Cerdas merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar pendidikan dan telah masuk dalam RPJMD 2025–2029.
Dengan capaian tersebut, Berani Cerdas dinilai memiliki legitimasi hukum, sosial, dan akademik sebagai kebijakan publik yang berdampak nyata di Sulawesi Tengah.
