GLOBALSULTENG.COM, PALU – Direktur RSUD Undata Palu drg Herry Mulyadi mewanti-wanti pegawai yang melakukan Pungutan Liar (Pungli) demi mempermulus atau mengeluarkan SKBS tanpa melalui mekanisme pemeriksaan kesehatan yang berlaku kepada calon PPPK.
Hal itu disampaikan saat diwawancarai GlobalSulteng melalui via telepon whatsapp, Jumat (3/1/2025).
“Kita sudah wanti-wanti, jangan macam-macam,” ucapnya.
Baca juga: Calon PPPK di Sulteng Keluhkan Biaya Pemeriksaan Kesehatan-Dugaan Pungli di RSUD Undata Palu
Kata Herry Mulyadi, biaya pemeriksaan kesehatan telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yakni Rp 659.300.
“Biaya yang ditetapkan untuk pemeriksaan kesehatan sudah sesuai dengan Perda dan uangnya langsung masuk ke kas negara,” ujarnya.
Herry Mulyadi juga memastikan bahwa tidak ada pungli dengan modus mempermulus pemeriksaan ataupun tanpa pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada yang begitu (pungli) di kami, karna satu saja masalah kita (RSUD Undata Palu) jadi jelek, dianggap kita bisa bermain, itu tidak bisa, karna ada SOP, pemeriksaan itu bukan hanya satu dokter, jadi ketahuan siapa yang tidak diperiksa, setelah itu ada rapat pleno,” tutur Direktur RSUD Undata Palu.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sulawesi Tengah (Sulteng) mengeluhkan terkait tingginya biaya pemeriksaan kesehatan di RSUD Undata Palu.
Informasi yang didapatkan GlobalSulteng, biaya yang dibebankan kepada calon PPPK untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Undata Palu sebanyak Rp 659.300.
Padahal, pemeriksaan kesehatan pada tahun 2023 untuk calon PPPK hanya sebesar Rp 382.300.
Tak hanya itu, GlobalSulteng juga menerima informasi bahwa adanya Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oknum pegawai di RSUD Undata Palu.
Bahkan, oknum pegawai itu meminta uang sejumlah dengan total Rp 750 perorang untuk memuluskan hasil pemeriksaan/tanpa melalui mekanisme pemeriksaan kesehatan yang berlaku.
