GLOBALSULTENG.COM, MOROWALI – Gubernur Sulteng Anwar Hafid meminta pemanfaatan air Bendungan Karaupa di Kabupaten Morowali dibagi secara adil antara kebutuhan industri dan masyarakat.
“Jangan semua kasih ke perusahaan. Tetap sisakan untuk masyarakat. Jadi dibagi,” ucapnya saat meresmikan pembangunan groundsill cek dam Sungai Karaupa, perbaikan jalan inspeksi, dan pipanisasi air baku di Desa Lasampi, Kecamatan Bumi Raya, Senin, 14 September 2026.
Anwar Hafid mengatakan investasi di Morowali tetap harus berjalan, tetapi tidak boleh mengganggu kebutuhan dasar masyarakat, terutama pengairan pertanian.
Ia mengungkapkan sekitar setahun lalu menghentikan rencana pengambilan air dari bagian atas Bendungan Karaupa karena berpotensi mengganggu pasokan air untuk masyarakat.
Setelah berdiskusi dengan pihak perusahaan, pengambilan air kemudian disepakati dilakukan dari bagian bawah bendungan sehingga kebutuhan industri tetap terpenuhi tanpa mengganggu sumber air masyarakat.
“Saya bilang, kalau bisa ambil di bawahnya, yang sisa-sisanya saja. Jangan ambil yang intinya,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan Bendungan Karuapa bukan hal baru. Pendangkalan menjadi salah satu persoalan yang dapat memengaruhi fungsi bendungan.
Baca juga: Groundbreaking Groundsill Sungai Karaupa, Wabup Morowali Tekankan Manfaat bagi Masyarakat
Anwar Hafid menegaskan persoalan kewenangan pengelolaan irigasi tidak boleh menghambat kepentingan masyarakat.
“Saya tidak melihat soal kewenangan waktu itu. Saya melihat ini buat rakyat. Jadi kewenangan bukan masalah,” tuturnya.
Untuk memperkuat bendungan yang telah berusia sekitar 25 tahun, pemerintah membangun groundsill guna memperkuat bagian bawah dan mengurangi risiko kerusakan akibat tekanan air.
Anwar juga meminta jalan inspeksi diperbaiki agar dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk petani.
Ia meminta lahan warga yang dilalui jaringan pipa terlebih dahulu mendapat kompensasi.
“Kalau ada lahan masyarakat yang dilewati oleh pipa ini segera diganti rugi. Jangan lakukan pembangunan kalau tidak diganti rugi dulu. Kalau bisa ganti untung, jangan ganti rugi,” jelasnya.
Selain air dan lahan, Anwar Hafid meminta perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal dari Bumi Raya dan Witaponda.
Warga yang belum memiliki keterampilan, kata dia, harus diberi pelatihan agar memiliki kesempatan bekerja.
“Jangan sampai ada warga di Bumi Raya Witaponda ini yang menganggur karena tidak diterima. Kalau tidak ada lagi di sini, baru terima dari luar,” katanya.
Sementara itu, Direktur BTIIG Mr. Chai Zhenyang menyatakan perusahaan berkomitmen tumbuh bersama daerah melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, dan perhatian terhadap lingkungan.
