GLOBALSULTENG.COM, PALU – Sejumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan (Nakes) menemui Gubernur Sulteng Anwar Hafid pada Kamis, 3 September 2026.
Pertemuan itu membahas terkait dukungan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepastian status kepegawaian bagi para PPPK nakes, PPPK paruh waktu serta tenaga honorer.
Mereka mempertanyakan belum adanya kebijakan yang memberikan kepastian serupa dengan PPPK guru, khususnya peluang pengangkatan menjadi penuh waktu.
Menanggapi itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid langsung menghubungi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono melalui sambungan telepon.
Saat itu, Anwar Hafid menyampaikan langsung aspirasi dari PPPK tenaga kesehatan yang mempertanyakan kebijakan kepastian status PPPK hanya diberikan kepada tenaga guru. Sementara, tenaga kesehatan belum memperoleh kepastian yang sama.
Wamenkes pun meminta agar aspirasi tersebut disampaikan secara tertulis untuk diteruskan kepada jajaran terkait di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB.
Kata Anwar Hafid, dirinya mendukung perjuangan para tenaga kesehatan untuk memperoleh kejelasan status kepegawaian.
Baca juga: Bank Sulteng dan RSUD Morowali Kerja Sama Perkuat Pengelolaan Dana BLUD
“Pertama kali mendengar pengumuman itu, saya bertanya kok tenaga kesehatan tidak. Padahal dua bidang ini sama-sama prioritas. Peran guru dan tenaga kesehatan sama-sama sangat vital bagi masyarakat,” ucapnya.
Menurut Anwar Hafid, guru memiliki peran besar dalam membangun Sumber daya Manusia (SDM). Sementara, tenaga kesehatan memegang peran penting dalam menjaga serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Karena itu saya mendukung sepenuhnya untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa hanya guru, seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.
Dia mendorong tenaga kesehatan untuk segera menyiapkan surat resmi berisikan aspirasi dan tuntutan. Surat itu akan dibawanya langsung dalam agenda kunjungan ke Jakarta.
“Wamen sudah menyampaikan agar dibuatkan surat tertulis. Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” tuturnya.
Anwar Hafid mengatakan persoalan tenaga PPPK bukan lagi hal baru. Pasanya, semasa masih menjadi Anggota DPR RI, dia kerap menerima aspirasi serta keluhan dari tenaga PPPK dari berbagai daerah.
Sehingga, Anwar Hafid menilai aspirasi PPPK nakes Sulteng harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai ada yang keliru. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
