GLOBALSULTENG.COM, PALU – Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun menyatakan kekayaan sumber daya alam (SDA), terutama pertambangan, harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Yus Mangun saat menghadiri Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026 di Kota Palu, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Forum tersebut membahas kemiskinan, ketimpangan, pengelolaan pertambangan, hingga transparansi Dana Bagi Hasil (DBH).
Kata Yus Mangun, besarnya potensi tambang di Sulteng tidak boleh justru menyisakan persoalan kemiskinan dan kesenjangan.
“Kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Jangan sampai kekayaan tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Menurut dia, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam agar berjalan transparan, akuntabel dan berkeadilan.
Baca juga: Perubahan KUA-PPAS 2026 Disepakati, Gubernur Anwar Hafid: Muara Anggaran untuk Rakyat
Yus Mangun juga menyoroti pengelolaan DBH. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui sumber penerimaan daerah dari kekayaan alam serta manfaat yang kembali kepada mereka.
“DBH harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, membuka lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan,” ujarnya.
Dia berharap forum konsolidasi tersebut tidak berhenti pada diskusi. Pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat, akademisi, dan masyarakat perlu mendorong rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
Bagi Yus Mangun, suara masyarakat harus menjadi bagian dari proses pembangunan. Pengelolaan kekayaan SDA, kata dia, pada akhirnya harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi warga Sulteng.
“Yang paling penting adalah bagaimana suara rakyat bisa menjadi bagian dari kebijakan pembangunan. Kekayaan alam harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Tengah,” jelasnya.
