GLOBALSULTENG.COM, PALU – Dua kelompok massa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng).
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Guru Bersatu dan Forum PPPK Kabupaten Donggala terlebih dahulu mendatangi Kantor DPRD Sulteng pada Rabu, 8 Juli 2026.
Berselang sehari, Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Sulawesi Tengah (Sulteng) pun ikut demo di DPRD Sulteng pada Jumat, 10 Juli 2026.
Mereka berbeda pandangan, PPPK Donggala menginginkan agar program MBG tersebut dihentikan.
PPPK Donggala menilai bahwa pemerintah lebih memprioritaskan program MBG termasuk Kopdes Merah Putih dibanding memenuhi hak-hak PPPK.
Bahkan, pemerintah sanggup membayar Rp30 juta per orang untuk pelatihan 30 calon manajer Kopdes Merah Putih, tetapi mengabaikan hak PPPK.
Selain MBG dan Kopdes Merah Putih, PPPK juga meminta agar gaji ke-13 dan ke-14 mereka segera dibayarkan serta mendukung langkah Gubernur Sulteng memperjuangkan gaji PPPK dibiayai oleh APBN.
Sementara, Aliansi Relawan MBG Sulteng menuntut agar program tersebut tetap dilanjutkan dan mendesak penghentian sementara MBG semasa libur sekolah dibatalkan, agar program tersebut terus berjalan.
Mereka memandang, selain perputaran ekonomi berjalan, program MBG tersebut banyak menarik tenaga kerja yang berdampak pada penurunan angka pengangguran.
Menanggapi tuntutan PPPK Donggala, Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arnila Ali mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Insya Allah mungkin satu atau dua hari ini kami akan berusaha menyampaikan apa yang menjadi tuntutan para PPPK,” ucapnya.
Arnila Ali menilai program MBG tersebut terlalu banyak menguras APBN. Kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah.
“Kita anggap MBG ini terlalu banyak menguras APBN. Karna anak-anak kita sudah dapat MBG tapi masih bawa uang jajan,” ujarnya.
Dia berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi terhadap persoalan PPPK tersebut.
“Kita berharap aksi-aksi yang sudah kita terima beberapa bulan ini bisa lebih diperhatikan pemerintah pusat,” tuturnya.
Kemudian soal demo Aliansi Relawan MBG Sulteng, Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Rahmawati M Nur menyatakan bahwa selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program MBG tersebut tetap akan berjalan.
“Walaupun orang berteriak untuk ditutup, pasti tidak akan pernah tutup,” jelasnya.
Rahmawati menambahkan, seluruh tuntutan massa aksi akan segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat.
“Tuntutan mereka akan menjadi perhatian kita dan akan segera kita sampaikan ke pimpinan. Mau menolak atau tidak itu harus kita terima semua,” kata Rahmawati.
