GLOBALSULTENG.COM – PT Vale Indonesia Tbk menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan sejumlah pemangku kepentingan untuk menata pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi mekanisme penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan dan program perlindungan serta pengamanan hutan. Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, DPRD Morowali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat.
Kolaborasi ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai status dan pemanfaatan kawasan hutan, menyelesaikan aktivitas yang telah berlangsung, sekaligus mencegah perambahan dan pembukaan lahan baru yang tidak sesuai ketentuan.
Head of Mine Operation Bahodopi Vale Indonesia, Wafir, mengatakan sebagian kawasan hutan dalam area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian.
Karena itu, penyelesaian pemanfaatannya perlu mempertimbangkan aspek hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan.
“Penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang,”kata Wafir.
Vale Indonesia memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi seluas 22.699 hektare. Wilayah tersebut merupakan bagian dari IGP Morowali yang mengintegrasikan kegiatan pertambangan nikel dengan fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali.
Sebagai pemegang PPKH, perusahaan berkewajiban melindungi dan mengamankan kawasan hutan serta menyelesaikan pemanfaatan atau hak pihak ketiga di dalam area persetujuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Bahopombine Youthcamp, PT Vale Perkuat Kapasitas Pemuda Desa Kolono Morowali
Dalam sosialisasi itu, para pihak juga menyepakati tanggal pengakuan atau cut-off date (COD) untuk pemanfaatan kawasan hutan di luar area PPKH Vale Indonesia.
Kesepakatan ini menjadi acuan untuk memperjelas batas kewajiban penyelesaian pemanfaatan dan pelaksanaan perlindungan serta pengamanan hutan.
Penyelesaian melalui pemulihan mata pencaharian, Vale Indonesia akan mengidentifikasi aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang telah berlangsung dan memenuhikriteria program.
Proses tersebut dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa,masyarakat, serta instansi teknis terkait.
Hasil identifikasi akan menjadi dasar penyelesaian melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian atau Livelihood Restoration Program (LRP), sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: PT Vale dan Pemkab Morowali Kembangkan Desa Wisata Unsongi Berbasis Masyarakat
Program ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga diarahkan untuk menyediakan alternatif penghidupan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.
Bentuk dukungannya dapat mencakup pemberdayaan ekonomi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan usaha lokal, serta peningkatan akses terhadap peluang kerja.
Namun, perusahaan menegaskan mekanisme tersebut tidak berlaku untuk perambahan atau pembukaan lahan baru. Program penyelesaian juga tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas area garapan di dalam kawasan hutan.
Wafir mengatakan Vale Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mendukung keberlanjutan mata pencaharian warga.
Melalui pendekatan berbasis data dan verifikasi, perusahaan berharap penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan di Morowali dapat memberikan kepastian bagi para pihak tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.
