GLOBALSULTENG.COM, PALU – Sebanyak 18 keluarga di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo mendapat kepastian relokasi setelah Gubernur Sulteng, Anwar Hafid memfasilitasi penyelesaian konflik lahan yang mengancam tempat tinggal mereka.
Kesepakatan antara warga, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN) ditandatangani di Ruang Rapat Polibu, Senin, 9 November 2026.
Kesepakatan itu mengatur pembagian tanggung jawab dalam relokasi warga. Pemprov Sulteng akan membangun 18 rumah permanen tipe 36, masing-masing untuk satu kepala keluarga, lengkap dengan instalasi air bersihdan listrik.
Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo.
Setiap keluarga memperoleh tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB).
Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Janjikan Lulusan Sekolah Rakyat Sulteng Kuliah Gratis hingga ke Luar Negeri
Gubernur Anwar Hafid mengatakan penyelesaian konflik harus menjamin hak masyarakat tanpa menghentikan keberlangsungan usaha perusahaan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas,” ucapnya.
Anwar Hafid juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palu membantu pembangunan fasilitas pendukung, terutama jalan lingkungan dan drainase di kawasan relokasi.
Baca juga: Gubernur Sulteng Soroti Kejanggalan Perpanjangan HGB di Kawasan Trans LIK Tondo
Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Pemerintah dan perusahaan harus memastikan setiap kewajiban terlaksana sesuai jadwal.
“Mulai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dihantui ketidakpastian. Tetapi saya tegaskan, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” jelasnya.
