GLOBALSULTENG.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat pembiayaan sektor pangan dari hulu hingga hilir untuk mendukung agenda swasembada protein nasional.
Hingga Triwulan II 2026, sekitar 44 persen penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mengalir ke sektor pertanian dan perikanan.
Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan, pembiayaan tersebut menyasar seluruh rantai usaha pangan, mulai dari penyediaan benih dan pakan, kegiatan produksi, pengolahan, hingga distribusi.
Menurut Akhmad, BRI tidak hanya membiayai pelaku usaha yang sudah berkembang, tetapi juga masyarakat yang baru merintis usaha. Pendekatan ini memungkinkan pembiayaan menjangkau berbagai skala usaha, mulai dari ultramikro hingga korporasi.
“Kalau kita bicara pembiayaan, BRI itu mulai dari orang yang baru punya niat untuk memulai usaha sampai dengan yang sudah besar. Jadi dari sisi ultramikro ada PNM, kemudian Pegadaian, lalu masuk ke segmen mikro, kecil, sampai korporasi,” ujar Akhmad dalam CNN Indonesia Agrifood Forum 2026 di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Forum bertema “Swasembada Protein di Tengah Tantangan Pangan Global” itu juga menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Akhmad mencontohkan penerapan pembiayaan berbasis ekosistem melalui peternakan sapi perah di Malang. Dalam skema tersebut, BRI membiayai peternak sebagai produsen, koperasi yang menyediakan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), hingga industri atau offtaker yang menyerap hasil produksi.
Dengan pola itu, pembiayaan tidak hanya menopang kegiatan produksi, tetapi juga memastikan hasil usaha terserap dan rantai pasok tetap berjalan.
Baca juga: BRI Perkuat Layanan Ibu dan Anak Lewat Program Desa BRILiaN 1.000 HPK
Hingga akhir Triwulan II 2026, total portofolio kredit BRI tercatat mencapai Rp1.645 triliun. Sebanyak 75,1 persen di antaranya disalurkan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BRI juga mengerahkan sekitar 30 ribu tenaga pemasar di lapangan yang memiliki spesialisasi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan.
Jaringan tersebut menjadi salah satu modal perseroan untuk memahami kebutuhan pembiayaan pelaku usaha secara langsung.
Akhmad menegaskan, pembiayaan kepada UMKM akan tetap menjadi prioritas perusahaan.
“Tidak boleh di bawah 75 persen, itu harus kepada UMKM,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai swasembada pangan tidak sekadar menyangkut pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi juga kedaulatan nasional.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha pangan, terutama nelayan dan pembudidaya ikan.
“Nelayan, dia paling menderita, dia paling miskin, kami harus pikirkan dia dulu,” kata Zulkifli.
Ia juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas penyimpanan dingin dan akses pembiayaan, untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan nelayan.
Senada, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut sektor perikanan memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
Menurut dia, inovasi pengolahan hasil laut dapat memperluas pilihan produk pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah.
Melalui pembiayaan yang menjangkau seluruh rantai usaha, BRI berupaya memperkuat keterhubungan antara produsen, pengolah, koperasi, dan pasar.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional.
