Seputar Sulteng

DPRD Sulteng dan Pemkab Parimo Bahas Keterbatasan Anggaran hingga Pertambangan

Global Sulteng
×

DPRD Sulteng dan Pemkab Parimo Bahas Keterbatasan Anggaran hingga Pertambangan

Sebarkan artikel ini
DPRD Sulteng dan Pemkab Parimo Bahas Keterbatasan Anggaran hingga Pertambangan
DPRD Sulteng bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) membahas keterbatasan anggaran, penanganan banjir, dan persoalan pertambangan. Foto: IST.

GLOBALSULTENG.COM, PARIMO – DPRD Sulteng bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) membahas keterbatasan anggaran, penanganan banjir, dan persoalan pertambangan.

Tiga persoalan itu dibahas dalam pertemuan DPRD Sulteng dan Pemkab Parimo di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (29/10/2026).

Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan
Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan

Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim itu menjadi forum koordinasi untuk membahas kebutuhan daerah dan mencari dukungan bagi penyelesaian persoalan pembangunan.

Bupati Parimo, Erwin Burase mengatakan, tingginya belanja pegawai membatasi ruang fiskal pemerintah kabupaten untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

“Kebutuhan penanganan bencana, khususnya banjir, turut menambah tekanan terhadap anggaran daerah,” ujarnya.

Baca juga: Pascabentrok Nunu dan Anoa, Kapolda Sulteng Irjen Rizal Irawan Minta Personel Antisipasi Konflik Susulan

Pemkab Parimo juga mengharapkan dukungan alat berat untuk membantu penanganan bencana dan infrastruktur terdampak.

Selain itu, kedua pihak membahas persoalan pertambangan, terutama terkait tata kelola, legalitas, dan pengawasan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rombongan DPRD Sulteng turut dihadiri anggota dewan Yus Mangun, Yusuf SP, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka.

Baca juga: Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido Ingatkan Warga Tak Terprovokasi Pascabentrok Anoa dan Nunu

Hadir pula Sekretaris Daerah Parigi Moutong, anggota DPRD kabupaten, serta kepala organisasi perangkat daerah.

Koordinasi tersebut diharapkan memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menangani persoalan daerah serta mendorong pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.