GLOBALSULTENG.COM, PALU – Serikat Pegawai Bank Sulteng menolak rencana pengalihan layanan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sekretaris Serikat Pegawai Bank Sulteng, Mohammad Prananda, menilai payroll ASN memiliki posisi strategis bagi keberlangsungan bisnis BPD sekaligus perputaran ekonomi daerah.
Menurut dia, dana payroll yang dikelola BPD tidak berhenti sebagai transaksi perbankan. Dana tersebut dapat memperkuat fungsi intermediasi bank daerah, pembiayaan pembangunan, hingga akses permodalan bagi pelaku UMKM.
“Payroll ASN perlu dilihat secara komprehensif dan tidak hanya berdasarkan kemudahan layanan atau pertimbangan bisnis jangka pendek,” kata Prananda, Rabu, 9 September 2026.
Dia mengatakan pengalihan payroll berpotensi memengaruhi kapasitas intermediasi, pengembangan bisnis dan keberlangsungan tenaga kerja di lingkungan BPD.
Baca juga: DPC PKB Palu Serahkan Salinan SK Pengurus Baru, KPU Ingatkan soal Jumlah Keanggotaan
Olehnya, SP Bank Sulteng meminta pemerintah dan pemangku kepentingan mempertahankan sekaligus memperkuat peran BPD dalam pengelolaan payroll ASN.
Mereka juga mendorong dialog yang melibatkan manajemen Bank Sulteng, serikat pegawai, pemegang saham, kepala daerah, asosiasi BPD, serta pemangku kepentingan lainnya.
Prananda menyebut kebijakan payroll ASN perlu mempertimbangkan keberlangsungan BPD sebagai bank milik daerah, perputaran dana di daerah, perlindungan tenaga kerja, serta sinergi antara pemerintah daerah, ASN dan BPD.
BPD, kata Prananda, tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai tempat pembayaran gaji ASN. Bank daerah memiliki peran lebih luas melalui pembiayaan sektor produktif, dukungan terhadap UMKM, dan pembiayaan program pembangunan.
“Kami berharap kebijakan payroll ASN dirumuskan secara objektif, transparan, adil, serta memperhatikan kepentingan pembangunan daerah dan keberlangsungan BPD,” ujar Prananda.
