GLOBALSULTENG.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat sebanyak 1.038 gempa susulan terjadi setelah gempa bumi magnitudo 6,7 pada Selasa, 16 Juni 2026.
Kepala BPBD Sulteng Asbudiyanto mengatakan, sebanyak 35 gempa susulan dirasakan langsung oleh masyarakat dengan magnitudo terbesar mencapai 5,7.
“Gempa utama berkekuatan magnitudo 6,7 dengan pusat gempa berada di darat sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu pada kedalaman 10 kilometer,” kata Asbudiyanto saat memaparkan data dampak bencana di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Sabtu, 2 Juni 2026.
BPBD juga mencatat dampak kerusakan cukup besar di empat daerah terdampak. Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan dampak paling besar.
Data per Sabtu, 20 Juni 2026 pukul 04.00 WITA, sebanyak 2.319 rumah terdampak, disertai kerusakan pada 14 kantor, 47 sarana ibadah, 28 sekolah, satu puskesmas, sembilan unit UMKM, dua rumah adat, dan satu gedung pertemuan.
Selain itu, akses Jembatan Alternatif Tongoa-Kamarora terputus, terjadi longsor di kawasan Gunung Kamarora, serta jaringan air bersih di sejumlah desa mengalami gangguan.
Baca juga: Pascagempa M 6,7: Badan Geologi Ingatkan Potensi Likuifaksi di Sigi, Palu, Parimo dan Poso
Kemudian, di Kota Palu, BPBD mencatat 88 rumah terdampak. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum, termasuk Jembatan Palu III, sekolah, masjid, hotel, dan gedung perkantoran.
Sementara, di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terdapat 53 rumah terdampak. Adapun di Kabupaten Poso, sebanyak 17 rumah terdampak disertai kerusakan fasilitas pendidikan dan akses jalan.
Ketua Komisi III DPRD Sulteng Dandy Adhi Prabowo mengatakan penanganan pascagempa saat ini harus difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penanganan warga terdampak, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur.
Menurutnya, percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak, termasuk Jembatan Palu III dan sejumlah ruas jalan, harus menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
Selain itu, rehabilitasi rumah warga terdampak juga memerlukan perhatian serius karena banyak bangunan mengalami kerusakan pada bagian pondasi hingga struktur utama bangunan.
Dandy menilai kondisi yang terjadi di Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso telah memenuhi unsur penetapan status tanggap darurat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Saat ini, Pemprov Sulteng bersama BNPB, BPBD, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi terkait terus memperkuat koordinasi guna mempercepat penanganan darurat, pemulihan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa.
