GLOBALSULTENG.COM, PALU – Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyampaikan arah baru pembangunan daerah dengan menjadikan data sebagai panglima kebijakan dan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai pintu masuk utama penurunan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Anwar saat memberi arahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (3/3/2026).
Kata Anwar Hafid, perencanaan pembangunan tidak lagi bisa ditoleransi tanpa basis data yang kuat.
Dia mengaku telah membedah data bersama para kepala OPD hingga detail paling rinci, termasuk pada akhir pekan, guna memastikan setiap kebijakan lahir dari kondisi riil di lapangan.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” ucapnya.
Adapun dari hasil pendalaman tersebut, ditemukan korelasi kuat antara angka kemiskinan dan kondisi perumahan.
Wilayah dengan jumlah RTLH tinggi cenderung memiliki angka kemiskinan lebih besar. Di Kota Palu, misalnya, angka kemiskinan relatif rendah, namun jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah masih tinggi.
Sementara di beberapa kabupaten lain, kepemilikan rumah cukup baik, tetapi kualitas hunian yang tidak layak mendorong tingginya kemiskinan.
Baca juga: Pemprov Sulteng Bakal Gelar Buka Puasa Nambaso 2026, Libatkan Ribuan Pelajar-Masyarakat dan UMKM
“Kalau kita mau menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” ujarnya.
Menurutnya, fokus pada RTLH akan membuka ruang intervensi lintas sektor secara terpadu, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, UMKM, sanitasi, hingga infrastruktur dasar.
Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, Pemprov Sulteng menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga lima persen dalam tiga tahun ke depan.
Terkait pembiayaan penanganan sekitar 70–78 ribu RTLH, Anwar memastikan seluruh kabupaten dan kota telah sepakat menjalankan skema gotong royong.
Pembiayaan akan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dalam waktu dekat, gubernur akan mengundang seluruh bupati dan kepala perangkat daerah terkait untuk menyepakati pembagian tanggung jawab secara proporsional.
“Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua orang harus pakai data ini. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana-mana,” tuturnya.
Pemprov Sulteng juga akan melakukan validasi menyeluruh terhadap data RTLH bekerja sama dengan perguruan tinggi atau konsultan profesional guna memastikan akurasi dan keseragaman data sebagai acuan tunggal kebijakan.
“Tiga prinsip kerja bagi seluruh OPD yaitu data sebagai dasar, inovasi sebagai solusi, dan digitalisasi sebagai penguat sistem,” jelasnya.
