GLOBALSULTENG.COM – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Taufan Pawe menyebut bahwa penerimaan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) jadi beban negara.
Hal itu disampaikan saat Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah terkait efisiensi anggaran di Gedung Senayan Jakarta pada 12 Februari 2025.
Baca juga: Tiga Wakapolres di Sulteng Dimutasi Kapolda Irjen Pol Agus Nugroho, Ini Penggantinya
Kata Taufan Pawe, negara hadir dalam penerimaan PPPK tetapi mempunyai keterbatasan kemampuan anggaran.
“Penerimaan PPPK ini betul-betul jadi beban negara kita, kita tidak bisa pungkiri dan ini linear ke daerah,” ucapnya dikutip dari laman Youtube Komisi II DPR RI Channel, Sabtu (15/2/2025).
Baca juga: THR dan Gaji ke-13 ASN di Sulteng Cair Sebelum Puasa, Menkeu Sebut Sudah Dianggarkan
Menurut Taufan Pawe, tidak semua daerah di Indonesia mampu meralisasikan bijakan penerimaan PPPK tersebut.
“Saya harus katakan, tidak semua daerah mampu meralisasikan kebijakan PPPK ini, banyak daerah, lumayan daerah yang punya kemampuan fiskal,” ujarnya.
Baca juga: Plt Asisten Perekonomian Palu Hadiri Pembukaan DIKLATDA ke-7 BPD HIPMI Sulteng
Olehnya, Taufan Pawe mendorong agar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk berpikir secara rasional dan visioner agar penerimaan PPPK ini bisa ditangani dengan baik.
“Mungkin disini pak Kepala BKN dibutuhkan pemikiran yang rasional dan visioner supaya permasahalaan ini bisa di lihat secara kasuistis,” tuturnya.
