GLOBALSULTENG.COM, PALU – Kasubbit Penmas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari menyebut bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terkait dengan kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan usai pelaksanaan apel pergeseran pasukan pengamanan TPS di Mako Polda Sulteng, Sabtu (23/11/2024).
Kata Sugeng, dari total 5.496 TPS di Sulteng, terdapat 4.723 TPS kategori kurang rawan/aman, 715 rawan, 46 sangat rawan dan 12 TPS khusus.
“Pemetaan ini dilakukan Polda Sulteng berdasarkan pemilihan sebelumnya dan jarak TPS,” ucapnya.
“Satgas tindak dari satuan Brimob juga sebelumnya sudah memberikan penebalan personel pengamanan di masing-masing wilayah,” tambahnya.
Baca juga: Polda Sulteng Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan 5.496 TPS, Libatkan 9.462 Personel di Pilkada 2024
Menurutnya, untuk penambahan personel tergantung dari masing-masing wilayah dan sesuai potensi kerawanan.
“Ini tergantung pada kasatwil masing-masing, jadi jumlah personelnya berbeda-beda tentunya sesuai potensi kerawanan dan jumlah TPS, itu sudah dipertimbangkan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan apel pergeseran pasukan pengamanan 5.496 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pilkada 2024.
Apel pergeseran pasukan pengamanan TPS dilaksanakan di lapangan apel Polda Sulteng Jl Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sabtu (23/11/2024).
Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menyampaikan bahwa terdapat 9.462 personel yang akan melaksanakan pengamanan di 5.496 maupun objek vital lainnya.
“Saya mohon kerjasamanya bersama stakeholder dalam pengamanan pilkada 2024 agar personel kami bisa melaksanakan tugas dengan baik di lapangan,” ucapnya.
Agus Nugroho juga berpesan agar para personel tidak melakukan tindakan tercela yang bertentangan dengan aturan.
“Pahami dan pedomani apa yang menjadi tugas, baik di TPS maupun objek vital lainnya, kenali TPS tersebut apakah rawan, sangat rawan, cukup rawan atau aman,” ujarnya.
Baca juga: Anwar Hafid Diterpa Kampanye Hitam 4 Hari Jelang Voting Day, Tim Hukum BERANI Pastikan Proses Hukum
Agus Nugroho juga mengingatkan agar para personel menjunjung tinggi netralitas Polri dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada 2024.
“Amanah UU Nomor 2 tahun 2002 jelas bahwa Polri berdikap netral dalam kehidupan politik dan Polri tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” tuturnya.
