GLOBALSULTENG.COM, DONGGALA – Kepala Desa (Kades) Pantolobete kabur saat rapat penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pembangunan Pamsimas.
Hal itu dibenarkan oleh salah satu tokoh pemuda pantolobete Akbar saat dikonfirmasi GlobalSulteng melalui via telepon, Kamis (1/8/2024).
Menurut Akbar, kades pantolobete kabur saat warga menanyakan terkait dengan pengadaan pupuk yang belum dibayarkan seluruhnya kepada pemilik pupuk.
“Bendahara yang sebelumnya sudah sampaikan uangnya sudah diberikan ke kades 9 bulan lalu sekitar Rp 60 juta dari dana desa, ternyata dia bayar Rp 30 juta, tapi nanti bulan 2 tahun 2024,” ucapnya.
“Tapi dia (kades) katakan masyarakat tidak perlu tau karna menyangkut dana desa itu urusannya kepala desa,” tambahnya.
Kemudian, masyarakat menghubungi pemilik pupuk untuk menghadiri rapat bersama Kades Pantolobete.
“Saat yang punya pupuk sudah dalam perjalanan ke kantor desa, kades pantolobete langsung tinggalkan (kabur) kantor, sudah tidak ada penjelasannya,” tuturnya.
Sehingga, masyarakat menutup ruangan Kades Pantolobete. Hal itu dilakukan karena dinilai tidak memberikan keterangan jelas terkait masalah tersebut.
“Makanya kita tutup ruangan kepala desa karna tidak ada gunanya, sudah dia yang buat undangan dan dia juga melarikan diri,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga meminta agar memeriksa Kepala Desa (Kades) Pantolobete terkait dengan dugaan kasus korupsi.
Hal itu diungkapkan salah satu tokoh pemuda Desa pantolobete Akbar bersama para warga lainnya saat mendatangi kantor Bupati Donggala, Senin (22/7/2024).
“Kami meminta Pj Bupati menurunkan unit tipikor dari Polres Donggala ke Desa Pantolobete, sepertinya bocor dana desa,” ucapnya.
Menurutnya, isu yang berkembang saat ini di Desa Pantolobete terkait masalah pengadaan pupuk.
“Isu yang berkembang disini, dari orang-orang dalamnya (yang bekerja di kantor desa) itu ada kaitannya dengan masalah pupuk yang dibayar Rp 60 juta tapi masih digantung sekitar Rp 30 juta, ini sudah satu tahun lebih,” ujarnya.
Akbar menambahkan, kabarnya dana pengadaan pupuk itu berjumlah Rp 60 juta, tetapi yang dibayarkan ke penyedia pupuk hanya Rp 30 juta.
“Katanya sudah dibayar bendahara sama Kades itu Rp 60 juta, karna dia yang minta katanya, jadi diserahkan, tapi kan dokumentasinya dengan kwitansinya semua ada dengan orangnya, yang punya pupuk juga sempat datang meminta uangnya,” tuturnya.
Diketahui, Kades Pantolobete juga diduga melakukan perselingkuhan dengan Ketua BPD. Peristiwa itu membuat geram masyarakat dan meminta Pj Bupati Donggala segera memberhentikam Kades tersebut.
