GLOBALSULTENG.COM, PALU – Sejumlah Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendatangi kediaman Ahmad Ali di Kota Palu, Kamis (25/7/2024).
Pertemuan ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pembangunan desa dan dukungan terhadap pencalonan Ahmad Ali sebagai Gubernur Sulteng.
Ahmad Ali, yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI, semakin banyak mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat di Sulteng sejak ia mengumumkan pencalonannya bersama Abdul Karim Aljufri.
Baca juga: Longki Djanggola Mesra Bersama Ahmad Ali, Perkuat Basis Suara Jelang Pilkada Sulteng 2024
Dalam kesempatan ini, Ahmad Ali menerima silaturahmi dari APDESI untuk berdialog mengenai program-program daerah yang mendukung pembangunan desa.
“Kita sedang mencari kepala daerah yang selama ini belum kita temukan yaitu kepala daerah yang mau melindungi kepala desa, mari kita mencari kepala daerah yang bisa memperhatikan APDESI,” ujar Ketua APDESI Sulteng Ahyan H Landu.
Para Kades di Sulteng berharap jika Ahmad Ali terpilih sebagai Gubernur, ia akan memperhatikan pembangunan desa dan mendukung keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes).
Mereka juga mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur desa yang masih sangat terbatas.
Kepala Desa Pomolulu Donggal Jufriyanto menyempaikan bahwa desanya masih terpencil dan tertinggal, serta tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
“Balaesang Tanjung, terutama desa saya, itu terpencil, tertinggal dan tidak tersentuh oleh pemerintah, kebutuhan mendesak seperti akses jalan dan ambulans desa sangat kami perlukan, masyarakat yang mau berobat atau melahirkan kesulitan karena harus menyewa mobil pribadi hingga Rp 1 juta, kami butuh kepedulian pemerintah daerah untuk itu semua,” kata Jufriyanto.
Ahmad Ali menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi desa-desa tertinggal di Sulawesi Tengah.
Ia menekankan bahwa kepala desa seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk melayani pejabat pemerintah daerah, melainkan harus mendapatkan dukungan yang nyata dari pemerintah.
“Pejabat jangan lagi memanfaatkan kepala desa untuk melayani mereka, jangan lagi kepala desa melayani pejabat yang datang pakai anggaran desa,” ujarnya.
Jika terpilih sebagai gubernur, Ahmad Ali berkomitmen untuk menganggarkan dana APBD khusus untuk operasional kepala desa.
Ahmad Ali juga memastikan setiap desa akan mendapatkan bantuan operasional dari APBD provinsi dengan alokasi minimal Rp15 juta hingga maksimal Rp50 juta per desa.
