Politik

Polda Sulteng Komitmen Jaga Netralitas di Pilkada 2024, Tudingan Pergantian Wakapolda untuk Paslon BERAMAL Hoaks

Global Sulteng
×

Polda Sulteng Komitmen Jaga Netralitas di Pilkada 2024, Tudingan Pergantian Wakapolda untuk Paslon BERAMAL Hoaks

Sebarkan artikel ini
Editor: Rian Afdhal
Polda Sulteng Komitmen Jaga Netralitas di Pilkada 2024, Tudingan Pergantian Wakapolda untuk Paslon BERAMAL Hoaks
Polda Sulteng membantah tuduhan terkait pergantian Wakapolda untuk memenangkan Pasangan Calon (Paslon) 01 BERAMAL dalam Pilkada 2024. Foto: IST.

GLOBALSULTENG.COM, PALU – Polda Sulteng membantah tuduhan terkait pergantian Wakapolda untuk memenangkan Pasangan Calon (Paslon) 01 BERAMAL dalam Pilkada 2024.

Tuduhan tersebut beredar di grup WhatsApp dan media sosial yang dinilai sebagai upaya memecah belah dan menciptakan situasi tidak kondusif.

Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan
Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan

Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono menegaskan bahwa narasi tersebut adalah fitnah dan hoaks.

Baca juga: Pemilik Nomor Ini Nekat Mengaku Wakapolda, Kabid Humas Polda Sulteng Imbau Masyarakat Waspada

“Konten yang menyebut pergantian Wakapolda Sulteng bertujuan memenangkan paslon 01 BERAMAL serta tuduhan Polda tidak netral adalah fitnah dan hoaks,” ucapnya, Kamis (21/11/2024).

Djoko menyebut konten tersebut diduga dibuat oleh oknum yang tidak menginginkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sulteng tetap kondusif.

“Tujuannya jelas untuk memperkeruh suasana menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 dengan membenturkan Polda Sulteng dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kondisi kamtibmas di Sulteng selama tahapan Pilkada serentak 2024 tetap aman, damai dan kondusif berkat kerja sama seluruh elemen masyarakat bersama TNI, Polri dan pemerintah daerah.

Kata Djoko, sejak awal seluruh jajaran Polda Sulteng berkomitmen menjaga netralitas Polri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28.

“Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam politik praktis,” tuturnya.

“Bila ada pelanggaran, akan diproses secara disiplin, kode etik atau bahkan pidana jika masuk dalam ranah tersebut,” tambahnya.

Baca juga: Pensiunan ASN di Kota Palu Minta Maaf Pasca Video Fitnah SARA ke Anwar Hafid Viral di Media Sosial Jelang Pilkada 2024

Djoko mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta masyarakat bijak dalam menerima informasi dan bersama-sama menjaga stabilitas keamanan menjelang Pilkada,” jelasnya.