GLOBALSULTENG.COM – Jasa Raharja mendorong pembenahan data kendaraan dan peningkatan kualitas pelayanan Samsat untuk memperkuat kepatuhan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi mengatakan optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan sinergi antara Jasa Raharja, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan dan Kepolisian.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Samsat serta Sinergi Pemungutan Opsen Pajak se-Sulawesi Selatan di Hotel Mercure Makassar, Jumat, 18 September 2026.
Menurut Ariyandi, pembenahan sistem harus dilakukan melalui validasi data kendaraan, penguatan kanal pelayanan, dan edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar layanan Samsat lebih mudah, transparan, dan dipercaya.
“Tentunya, membangun pelayanan yang mudah, transparan, dan dipercaya masyarakat adalah salah satu upaya kita bersama untuk mengoptimalkan pendapatan,” ujar Ariyandi.
Ia mengatakan pembayaran PKB tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi. Kepatuhan tersebut juga berhubungan dengan pembangunan daerah dan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
“Ketika masyarakat memenuhi kewajibannya, manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah dan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan,” tuturnya.
Kepala Bapenda Sulsel Andi Winarno Eka Putra menekankan pentingnya integrasi data dan inovasi pelayanan yang dapat menjangkau masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Sementara itu, Tenaga Ahli Pemprov Sulsel Irwan mengusulkan kajian penyesuaian tarif PKB berdasarkan wilayah. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat mendorong masyarakat membeli dan mendaftarkan kendaraan di daerah asal, sekaligus mengurangi konsentrasi kendaraan dan penerimaan pajak di Kota Makassar.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pemerintah pusat terus mendorong optimalisasi penerapan opsen pajak untuk memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Rapat tersebut diikuti jajaran Jasa Raharja, Bapenda, Kepolisian, serta para kepala UPT Samsat dan Bapenda kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
