GLOBALSULTENG.COM, PALU – Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandy Adhi Prabowo, mendorong percepatan penanganan pascagempa magnitudo 6,7 yang melanda Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Poso, dan Kota Palu.
Hal itu disampaikan Dandy saat menghadiri Rapat Aktivasi Pos Komando dan Pembentukan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi 2026 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Sabtu, 20 Juni 2026.
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido dan dihadiri Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto, Kepala BPBD Sulteng Asbudiyanto, kepala daerah wilayah terdampak, serta sejumlah instansi terkait.
Berdasarkan data BPBD Sulteng hingga Sabtu pukul 04.00 WITA, gempa yang terjadi pada 16 Juni 2026 itu telah memicu 1.038 gempa susulan. Sebanyak 35 gempa susulan di antaranya dirasakan masyarakat.
Kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Sigi. Tercatat 2.319 rumah warga terdampak, bersama puluhan fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, sekolah, sarana ibadah, UMKM, puskesmas, dan rumah adat.
Selain itu, akses Jembatan Alternatif Tongoa-Kamarora terputus, terjadi longsor di kawasan Gunung Kamarora, serta gangguan jaringan air bersih di sejumlah desa.
Sementara di Kota Palu tercatat 88 rumah terdampak serta kerusakan pada sejumlah fasilitas umum, termasuk Jembatan Palu III, sekolah, masjid, hotel, dan gedung perkantoran.
Di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 53 rumah terdampak, sedangkan di Kabupaten Poso tercatat 17 rumah mengalami kerusakan.
Kata Dandy, DPRD Sulteng bersama Gubernur dan sejumlah organisasi perangkat daerah telah turun langsung ke lokasi terdampak sehari setelah bencana terjadi.
Baca juga: Kemkomdigi Sebut 29 Site BTS Alami Gangguan Pascagempa M 6,7 di Sulteng, 8 Sudah Pulih
Menurutnya, terdapat tiga fokus utama yang harus segera ditangani, yakni penanganan warga terdampak, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur.
“Kami melihat kebutuhan masyarakat harus segera dipenuhi, termasuk percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal,” ucap Dandy.
Dia menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan, termasuk Jembatan Palu III. Perlunya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan instansi teknis agar proses penanganan berjalan cepat dan terintegrasi.
Selain infrastruktur, Dandy juga meminta pemerintah menyiapkan langkah penanganan bagi ribuan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, banyak bangunan memerlukan perbaikan menyeluruh mulai dari pondasi hingga struktur utama bangunan.
Karena itu, dibutuhkan perencanaan anggaran yang matang untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada aspek kebencanaan, Dandy menilai kondisi yang terjadi di empat daerah terdampak telah memenuhi unsur penetapan status tanggap darurat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Ia mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku agar penanganan darurat dapat dilakukan lebih optimal.
Dandy juga mengingatkan seluruh personel BNPB, BPBD, perangkat daerah, dan instansi terkait untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam menjalankan tugas penanganan bencana.
“DPRD Sulteng akan terus bersama pemerintah dan masyarakat untuk memperjuangkan kebutuhan warga terdampak di Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Poso, dan Kota Palu,” ujarnya.
Melalui rapat tersebut, Pemprov Sulteng bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat penanganan darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascagempa.
