GLOBALSULTENG.COM – Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengaku kecewa terhadap kebijakan yang berujung pada perumahan mereka sejak awal 2026.
Padahal sebelumnya Gubernur Sulteng, Anwar Hafid menyatakan tidak akan merumahkan tenaga honorer.
Sejumlah honorer menyebut realitas di lapangan berbeda dengan pernyataan tersebut. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaporkan mulai merumahkan tenaga honorer sejak awal 2026.
Baca juga: BKD Sulteng Tegaskan 2.200 Honorer yang Belum Terangkat Jadi ASN Tak Boleh Dirumahkan
“Katanya kami tidak akan dirumahkan, tetapi buktinya sekarang kami sudah dirumahkan sejak awal tahun 2026,” kata seorang tenaga honorer Pemprov Sulteng berinisial F, Selasa, 10 Maret 2026.
Hingga kini para honorer belum memperoleh kejelasan mengenai status mereka. Ketidakpastian tersebut semakin menambah kekecewaan para honorer yang telah lama bekerja di lingkungan Pemprov Sulteng.
Dia juga menyoroti besarnya anggaran pada program pendidikan Berani Cerdas, tetapi tak memperhatikan nasib para tenaga honorer.
“Tidak ada kejelasan terkait status kami sekarang, sementara program Berani Cerdas anggarannya besar, bahkan orang yang mampu pun bisa mendapatkannya, gubernur punya program berani, tapi tidak berani memberikan kejelasan status kami,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan merumahkan honorer justru berpotensi menambah jumlah pengangguran di daerah. Pemprov Sulteng seharusnya mampu mempertahankan para tenaga honorer yang selama ini telah membantu pemerintahan.
“Provinsi yang disebut kaya masa tidak bisa menggaji kami, katanya ingin menyejahterakan rakyat dan mengurangi pengangguran, tetapi kenyataannya kami dirumahkan,” tuturnya.
