GLOBALSULTENG.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Buol menilai absennya Bupati Risharyudi Triwibowo di Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kecurigaan atas keseriusan memberantas tindakan korupsi.
Pasalnya, Bupati Risharyudi Triwibowo berdalih tak mengikuti rakor KPK di Jakarta karena sakit, tetapi dalam waktu berdekatan dirinya menghadiri pembukaan Kejuaraan Balap Motor Bupati Buol Honda Cup Race pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Bahkan, video Bupati Buol joget di pembukaan Kejuaraan Balap Motor Bupati Buol Honda Cup Race viral. Dirinya tampak berjoget di depan para tamu undangan tanpa adanya tanda-tanda baru pulih dari sakit seperti yang pernah diklaimnya saat absen di rakor KPK.
Baca juga: Aktivitas Tambang Ilegal Diduga Melibatkan WNA, Alat Berat Sudah Masuk di Vatutela Tondo Palu
“Kontradiksi ini bukan hanya mencederai logika publik, tetapi juga memicu kecurigaan atas keseriusan Bupati dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi,” ucap Ketua HMI Cabang Buol, Arman A. Hala, Jumat (15/8/2025).
Menurut Arman, komitmen terhadap integritas dan pemerintahan bersih tidak cukup hanya disampaikan melalui ajakan partisipasi pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025.
“Integritas adalah soal keteladanan nyata, dimulai dari menyelesaikan setiap persoalan hukum yang tengah dihadapi,” ujarnya.
HMI Cabang Buol mendesak agar Bupati Risharyudi Triwibowo bersikap ksatria dengan memenuhi seluruh panggilan KPK tanpa alasan yang mengaburkan proses hukum.
Bupati Buol juga diminta agar konsisten antara ucapan dan tindakan jika mengajak masyarakat mengisi SPI.
Kata Arman, pemerintahan yang bersih dari dari pemimpin yang berani bertanggung jawab dengan setiap perbuatannya, bukan hanya sekadar slogan.
Selain itu, Bupati Risharyudi Triwibowo diminta menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat Buol tentang perkembangan kasusnya. Hal ini dilakukan demi menghindari rumor dan spekulasi yang merusak kepercayaan publik.
Arman menambahkan, Kabupaten Buol membutuhkan pemimpin yang menghadapi hukum dengan kepala tegak, demi menjaga marwah daerah dan kepercayaan rakyat.
“Dengan tegas, kami katakan selesaikan kasus di KPK, hentikan kontradiksi sikap, dan buktikan integritas bukan sekadar kata-kata,” tuturnya.
