GLOBALSULTENG.COM, PALU – Kapolda Sulteng Irjen Pol Nasri mengajak insan pers memperkuat kemitraan dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Hal itu disampaikan Nasri saat bersilaturahmi dengan puluhan jurnalis dari berbagai organisasi profesi dan perusahaan media di salah satu restoran di Kota Palu, Rabu, 12 Agustus 2026 malam.
Nasri mengatakan media memiliki posisi strategis dalam menjaga situasi tetap kondusif. Selain menyampaikan informasi, pers juga berperan sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah dan dinamika masyarakat.
“Media memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Nasri.
Dia meminta jurnalis tetap mengedepankan akurasi dan keberimbangan dalam pemberitaan. Perkembangan teknologi membuat arus informasi semakin cepat sekaligus meningkatkan tantangan dalam penyebaran informasi kepada publik.
Nasri juga membuka ruang komunikasi bagi pers untuk menyampaikan kritik, masukan, dan saran terhadap kinerja kepolisian.
Baca juga: Anwar Hafid Bidik Sulteng Jadi Sentra Durian Dunia, Dorong Hilirisasi hingga Ekspor
“Polda Sulteng membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi insan pers. Kritik, masukan, dan saran dari rekan-rekan media sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.
Menurut Nasri, hubungan polisi dan media tidak semata-mata soal publikasi. Keduanya dapat berkolaborasi untuk menghadirkan informasi yang mencerdaskan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
“Kolaborasi antara Polri dan insan pers menjadi penting untuk menghadirkan informasi yang mencerdaskan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” katanya.
Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah Muhammad Ikbal mengatakan polisi dan jurnalis memiliki tujuan yang sama dalam berkontribusi terhadap pembangunan, meski menjalankan fungsi berbeda.
Menurut Ikbal, polisi memiliki batasan dalam menyampaikan informasi terkait penyidikan dan keamanan. Sementara jurnalis dituntut menyajikan informasi secara cepat kepada publik.
“Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat, tidak mengganggu proses penegakan hukum, dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi,” kata Ikbal.
