GLOBALSULTENG.COM – Sejumlah mahasiswa di Kota Palu yang tergabung dalam Aliansi Waktu Indonesia Revolusi (WIR) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulteng, Senin, 15 Juni 2026.
Massa menuntut pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah spanduk, salah satunya bertuliskan ‘turunkan rezim prabowo gibran’.
Selain itu, massa aksi menyampaikan 10 tuntutan yang mencakup isu nasional hingga daerah. Salah satu tuntutan utama adalah pencabutan revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI Tahun 2025.
Koordinator Lapangan (Korlap), Galang, menilai revisi kedua regulasi tersebut berpotensi membuka ruang bagi kembalinya praktik militerisme dalam kehidupan sipil.
“Kami meminta revisi UU Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan dicabut dan pencabutan UU TNI 2025 yang memberi karpet bagi praktik militerisme dan dwifungsi TNI,” kata Galang.
Mahasiswa juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai kedua program tersebut membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak berjalan efektif.
Baca juga: Gubernur Sulteng Anwar Hafid Diundang DPD RI Jadi Narasumber untuk Bahas Dua Isu Ini
Menurut Galang, program MBG justru menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.
“MBG ini hanya menjadi makan beracun gratis. Banyak anak-anak yang telah keracunan MBG, kami menolak program ini,” ujarnya.
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan pemborosan APBN, serta mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Aliansi WIR juga meminta pemerintah memberikan kepastian hak bagi guru honorer, menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara, serta mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Di tingkat daerah, mahasiswa mendesak dilakukan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan di Sulawesi Tengah.
Berikut 10 tuntutan Mahasiswa di Kota Palu:
1.Revisi UU Polri dan TNI.
2.Tolak Wacana Pilkada Via DPR.
3.Turunkan Harga Bahan Pokok dan BBM.
4.Hentikan MBG dan KDMP.
5.Evaluasi PSN.
6.Berikan Hak Guru Honorer.
7.Jadikan Pendidikan Sebagai Prioritas Negara.
8.Stabilkan Nilai Rupiah.
9.Pemberhentian Pemborosan APBN.
10.Evaluasi Pemerintahan Sulawesi Tengah.
