GLOBALSULTENG.COM, SIGI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) memulai pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur jalan serta jembatan senilai Rp604,8 miliar melalui Program Berani Lancar.
Pembangunan dan rekonstruksi itu ditandai dengan groundbreaking yang dipusatkan di Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Minggu 7 Juni 2026.
Program Berani Lancar mencakup 24 paket pekerjaan jalan dan jembatan yang tersebar di 12 kabupaten, yakni Sigi, Tolitoli, Morowali Utara, Poso, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Parigi Moutong, Morowali, Tojo Una-Una dan Donggala.
Sejumlah ruas strategis yang menjadi prioritas antara lain Palu–Kulawi di Kabupaten Sigi, Simpang Lampasio–Muliasari di Tolitoli, Pape–Tomata dan Beteleme–Nuha di Morowali Utara, Tonusu–Meko dan Meko–Pendolo di Poso serta beberapa ruas penghubung kawasan produktif di Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan.
Selain rekonstruksi jalan provinsi, program ini juga mencakup pembangunan akses baru, rehabilitasi jalan desa, serta pembangunan dan penggantian jembatan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengatakan pembangunan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan popularitas atau pencitraan.
Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Dorong Toboli Jadi Ikon Wisata Kuliner Sulteng
“Ini bukan soal popularitas, bukan mencari simpati, dan bukan untuk dipuji. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata,” ucapnya.
Menurut Anwar Hafid, pembangunan infrastruktur menjadi kunci memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Meski menghadapi penyesuaian fiskal dengan APBD Sulteng yang turun dari sekitar Rp5,7 triliun menjadi Rp4,3 triliun, pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami kurangi perjalanan dinas dan berbagai pengeluaran operasional. Tapi pembangunan untuk rakyat tidak boleh berhenti. Jalan harus tetap dibangun, masyarakat harus tetap dilayani,” ujarnya.
Anwar Hafid mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan proyek agar kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat jangka panjang.
“Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, volumenya kurang, campurannya tidak bagus, laporkan. Itu uang rakyat, sehingga rakyat juga berhak mengawasi,” tuturnya.
