Nasional

Jasa Raharja Tinjau Jalur Jawa Timur-Bali Jelang Libur Nataru 2026/2027

Global Sulteng
×

Jasa Raharja Tinjau Jalur Jawa Timur-Bali Jelang Libur Nataru 2026/2027

Sebarkan artikel ini
Jasa Raharja Tinjau Jalur Jawa Timur-Bali Jelang Libur Nataru 2026/2027
PT Jasa Raharja bersama sejumlah pemangku kepentingan transportasi meninjau kesiapan jalur darat, laut, dan udara dari Jawa Timur hingga Bali menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Foto: IST.

GLOBALSULTENG.COM – PT Jasa Raharja bersama sejumlah pemangku kepentingan transportasi meninjau kesiapan jalur darat, laut, dan udara dari Jawa Timur hingga Bali menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Peninjauan selama dua hari itu menyasar sejumlah simpul transportasi strategis, mulai dari jalan tol, pelabuhan penyeberangan, hingga bandara.

Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan
Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan

Survei tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi kendala dan memastikan kesiapan infrastruktur, layanan, serta personel menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat.

Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi memimpin kegiatan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Samsuddin, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Budi Indra Dermawan, serta sejumlah pejabat kepolisian dan pengelola transportasi.

Pada hari pertama, rombongan memulai survei dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menuju Gerbang Tol Kraksaan, Probolinggo. PT Jasa Marga memaparkan kesiapan infrastruktur dan operasional jalan tol, termasuk langkah antisipasi lonjakan kendaraan selama libur akhir tahun.

Rombongan kemudian meninjau ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi, khususnya Seksi Paiton-Besuki yang direncanakan beroperasi secara fungsional selama periode Nataru.

Pembukaan ruas tersebut diharapkan memperkuat konektivitas dan menjadi jalur alternatif untuk mendistribusikan arus kendaraan di Jawa Timur.

Peninjauan berlanjut ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, untuk memeriksa fasilitas, sarana-prasarana, serta pola operasional penyeberangan menuju Bali.

Pada hari kedua, rombongan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk. Mereka memeriksa pengaturan arus kendaraan, kapasitas pelayanan, keselamatan penumpang, hingga proses bongkar muat dan pemberangkatan kapal.

Survei kemudian dilanjutkan ke Pelabuhan Celukan Bawang dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, guna melihat kesiapan layanan transportasi laut dan udara.

Baca juga: Jasa Raharja Petakan Titik Rawan Kecelakaan, Perkuat Respons Penanganan Korban

Ariyandi mengatakan, peninjauan langsung diperlukan untuk memastikan seluruh unsur transportasi siap menghadapi peningkatan pergerakan masyarakat. Menurut dia, kelancaran arus perjalanan harus berjalan seiring dengan jaminan keselamatan.

“Kesiapan menghadapi Nataru 2026/2027 tidak hanya berbicara mengenai kelancaran arus kendaraan dan mobilitas masyarakat, tetapi juga bagaimana memastikan setiap perjalanan berlangsung aman dan berkeselamatan,” kata Ariyandi, Kamis (19/11/2026).

Ia menekankan perlunya koordinasi antarpemangku kepentingan, mulai dari kesiapan infrastruktur, sarana transportasi, personel, hingga sistem pelayanan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan juga menyoroti pentingnya kesiapan seluruh simpul transportasi, terutama jalur yang diperkirakan mengalami lonjakan mobilitas. Pengelolaan transportasi secara terintegrasi dinilai menjadi kunci kelancaran angkutan Nataru.

Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Budi Indra Dermawan mengatakan, pemeriksaan lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual jalur dan simpul transportasi.

Adapun Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Auliansyah Lubis menekankan kesiapan personel, koordinasi operasional, serta pola pengamanan yang menyesuaikan kondisi di lapangan.

Jasa Raharja menyatakan akan mendukung keselamatan transportasi melalui langkah pencegahan, perlindungan dasar, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Hasil survei diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi terhadap potensi kepadatan maupun gangguan keselamatan. Dengan begitu, perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman dan lancar.