Seputar Sulteng

DPRD Donggala Minta Data 2.000 Penerima Bansos Minyak Goreng Divalidasi

Global Sulteng
×

DPRD Donggala Minta Data 2.000 Penerima Bansos Minyak Goreng Divalidasi

Sebarkan artikel ini
DPRD Donggala Minta Data 2.000 Penerima Bansos Minyak Goreng Divalidasi
Anggota DPRD Donggala, Jinurain Lamakatutu, meminta Dinas Sosial setempat memvalidasi data penerima bantuan sosial minyak goreng bagi 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Labuan dan Tanantovea. Foto: IST.

GLOBALSULTENG.COM, DONGGALA – Anggota DPRD Donggala, Jinurain Lamakatutu, meminta Dinas Sosial memvalidasi data penerima bantuan sosial minyak goreng bagi 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Labuan dan Tanantovea. Langkah itu diperlukan untuk mencegah bantuan salah sasaran.

Jinurain mengatakan, ketepatan data menjadi salah satu hal penting dalam penyaluran bantuan pemerintah. Ia meminta Dinas Sosial memastikan penerima sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan serta tidak mengabaikan warga yang benar-benar membutuhkan.

Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan
Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penyaluran bantuan minyak goreng yang diserahkan langsung Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, di halaman Kantor Camat Labuan, Desa Labuan, Senin (9/11/2026).

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Donggala itu mendukung program bantuan sosial yang dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama keluarga kurang mampu di tengah tekanan ekonomi.

Baca juga: Peringati Hari Pahlawan 2026, Wakil Bupati Morowali Pimpin Upacara dan Tabur Bunga

Namun, ia mengingatkan agar penyaluran bantuan tidak hanya berjalan secara administratif. Hak penerima manfaat, kata dia, harus dipastikan utuh tanpa pemotongan maupun hambatan administrasi.

“Sebagai fungsi pengawasan di Komisi I, kami meminta Dinas Sosial proaktif melakukan validasi data agar tidak ada gejolak ‘salah sasaran’ di lapangan,” ujar Jinurain.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Donggala itu menambahkan, anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, pengawasan perlu dilakukan sejak pendataan hingga bantuan diterima oleh keluarga sasaran.

Ia berharap penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Donggala dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memberikan manfaat sesuai tujuan program.