GLOBALSULTENG.COM, PALU – Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah, Jumat, 10 Juli 2026.
Massa yang datang, didominasi perempuan dan merupakan pegawai di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagian dari mereka memakai pakaian hitam berlambang Badan Gizi Nasional (BGN).
Mereka menuntut agar MBG tetap dilanjutkan dan mendesak penghentian sementara MBG semasa libur sekolah dibatalkan, agar program tersebut terus berjalan.
Massa aksi juga mendesak agar BGN mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur tak mandek dan permintaan kepastian hukum bagi mitra serta yayasan penyelenggara MBG.
Selain perputaran ekonomi berjalan, menurut massa aksi, program MBG tersebut banyak menarik tenaga kerja yang berdampak pada penurunan angka pengangguran.
Baca juga: Respons Anggota DPRD Sulteng Soal MBG dan Kopdes Merah Putih: Terlalu Banyak Menguras APBN
Demo Aliansi Relawan MBG Sulteng diterima oleh Anggota Komisi IV DPRD Sulteng Rahmawati M Nur.
Menurut Rahmawati, selama masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, program MBG tersebut tetap akan berjalan.
“Walaupun orang berteriak untuk ditutup, pasti tidak akan pernah tutup,” ucap Politisi PKB itu kepada GlobalSulteng usai demo dukung MBG.
Rahmawati menambahkan, seluruh tuntutan massa aksi akan segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat.
“Tuntutan mereka akan menjadi perhatian kita dan akan segera kita sampaikan ke pimpinan. Mau menolak atau tidak itu harus kita terima semua,” ujar Rahmawati.
Berikut 8 tuntutan Aliansi Relawan MBG Sulteng:
1.Mendukung program MBG untuk terus dilanjutkan.
2.Mendukung perbaikan Tata kelola di BGN.
3.Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan MBG.
4. Meminta kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara MBG.
5. Meminta transparansi dasar kebijakan penghentian insentif fasilitas SPPG selama masa libur.
6.Meminta perlindungan terhadap investor dan keberlangsungan usaha mitra MBG di seluruh indonesia.
7.Mendesak BGN untuk mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur tidak mandek.
8.Meminta penjelasan resmi hubungan antara surat edaran Nomor 12 Tahun 2026 dengan PKS yang telah di tandatangani.
