GLOBALSULTENG.COM, PALU – Aliansi Rakyat Guru Bersatu dan Forum PPPK Paruh Waktu Kabupaten Donggala mendukung langkah Gubernur Sulteng perjuangkan gaji PPPK ditanggung APBN.
Hal itu disampaikan saat aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng pada Rabu, 8 Juli 2026.
Massa aksi juga meminta agar DPRD Sulteng segera merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat agar pembiayaan gaji PPPK ditanggung lewat APBN, bukan lagi APBD.
Koordinator Lapangan (Korlap), Raslin menilai pemerintah lebih memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dibanding memenuhi hak PPPK seperti guru dan tenaga kesehatan.
“Kami menilai MBG dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang tidak efektif di tengah persoalan yang dihadapi PPPK saat ini,“ ucapnya.
Selain itu, massa aksi juga mendesak pemerintah segera membayarkan gaji ke-13 dan ke-14 yang hingga saat ini belum diterima serta meminta agar program MBG dan KDMP dievaluasi.
Perwakilan massa aksi lainnya, Rahmat, mengatakan para guru telah berulang kali menyampaikan aspirasi yang sama, namun hingga sampai saat ini belum ada penyelesaian.
Baca juga: DPRD Sulteng Janji Perjuangkan Tuntutan PPPK Donggala ke Pemerintah Pusat
“Sudah berkali-kali kami turun dan tahun ini turun lagi untuk menuntut hak. Tolong bayarkan hak kami,”ujar Rahmat.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arnila Ali berjanji akan memperjuangkan tuntutan PPPK Donggala. Dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Insya Allah mungkin satu atau dua hari ini kami akan berusaha menyampaikan apa yang menjadi tuntutan para PPPK,” tuturnya.
Arnila Ali menilai pembiayaan gaji PPPK semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, bukan dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Seharusnya gaji PPPK ini dibebankan ke APBN, tetapi setelah mereka terangkat justru dibebankan kepada daerah. Ini yang menjadi masalah,” jelasnya.
Arnila Ali menambahkan, kemampuan fiskal sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Donggala, belum cukup kuat untuk menanggung seluruh beban belanja pegawai PPPK.
Olehnya, Arnila Ali berharap pemerintah pusat memberikan solusi terhadap persoalan PPPK tersebut.
“Kita berharap aksi-aksi yang sudah kita terima beberapa bulan ini bisa lebih diperhatikan pemerintah pusat,” pungkasnya.
