GLOBALSULTENG.COM, PALU – Gubernur Sulteng Anwar Hafid, memimpin langsung rapat persiapan Buka Puasa Nambaso yang akan digelar di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, pada 6 Maret 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Provinsi Novalina.
Kata Anwar Hafid, Buka Puasa Nambaso bukan sekadar agenda berbuka bersama, melainkan momentum kolaborasi besar yang memadukan edukasi bahaya narkoba, pemberdayaan UMKM, serta penguatan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan akan diawali penyuluhan bahaya narkoba yang melibatkan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Sedikitnya 5.000 siswa SMK dari sekitar 57 sekolah dijadwalkan hadir mengikuti edukasi tersebut.
Selain itu, sekitar 3.000 ASN lingkup Pemprov Sulteng serta masyarakat umum dari berbagai latar belakang juga akan terlibat.
“Ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga edukasi dan pembinaan generasi muda agar terhindar dari narkoba,” ucapnya.
Pelaksanaan kegiatan turut melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari kolaborasi lintas sektor.
Baca juga: Jelang Idulfitri 2026, Pemprov Sulteng Gelar Gerakan Pangan Murah di Delapan Titik
Pemprov Sulteng juga memberdayakan UMKM Kota Palu dengan menata gerobak di sepanjang Jalan Sam Ratulangi yang akan ditutup sementara selama acara.
Setiap gerobak diwajibkan menyiapkan minimal 100 porsi makanan untuk dibagikan gratis kepada masyarakat.
“Masyarakat bebas memilih menu yang disukai. Ini bentuk keberpihakan kita pada UMKM lokal,” ujarnya.
Panitia menyiapkan air minum dan kurma sebagai pembatal puasa, sementara makanan utama disediakan UMKM dan donatur.
Sholat Maghrib berjamaah akan dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur dengan fasilitas terpal, tempat wudhu, serta dukungan armada pemadam kebakaran dan mobil tangki air untuk menjamin kenyamanan jamaah.
Buka Puasa Nambaso bersifat terbuka dan inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.
Kegiatan ini akan dikomandoi langsung oleh Wakil Gubernur sebagai Ketua Panitia, dengan seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan berperan aktif sesuai tugas masing-masing.
