Seputar Sulteng

Reses Ulfa di Pantoloan Boya, Warga Keluhkan Jaringan Internet dan Minta Pembangunan Bronjong

Global Sulteng
×

Reses Ulfa di Pantoloan Boya, Warga Keluhkan Jaringan Internet dan Minta Pembangunan Bronjong

Sebarkan artikel ini
Reses Ulfa di Pantoloan Boya, Warga Keluhkan Jaringan Internet dan Minta Pembangunan Bronjong
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Ulfa melaksanakan reses caturwulan I masa persidangan tahun 2026. Foto: GlobalSulteng.

GLOBALSULTENG.COM, PALU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Ulfa melaksanakan reses caturwulan I masa persidangan tahun 2026.

Reses atau penjaringan aspirasi tersebut dilaksanakan di Jl Vayombo, Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli pada Senin, 2 Februari 2026.

Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan
Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan

Baca juga: Soal Honorer Belum Terangkat Jadi ASN, BKD Sulteng: Arahan Gubernur Jelas, Tidak Ada yang Dirumahkan, OPD Harus Pakai Skema Ini

Dalam pelaksanaan reses tersebut, Warga bernama Mas’ud meminta adanya pembangunan bronjong di seberang sungai dan rabat beton sekitar 100 meter.

Baca juga: Final Sepak Bola di Desa Sejoli Parimo Ricuh, Raja Tarkam Seydou Diakite Dikeroyok

“Masalah bronjong dan rabat beton ini tidak henti-hentinya kami usulkan di musrenbang,” ucapnya.

Warga lainnya bernama Bukran juga mengeluhkan terkait jaringan internet yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan pendidikan.

Baca juga: PT CPM Absen di RDP Soal Penciutan Area Konsesi, Besok Komisi III DPRD Sulteng Jadwalkan Pertemuan Ulang

“Jaringan kamu sangat susah disini, kami mohon bantuannya,” ujarnya.

Menanggapi itu, Ulfa menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya terkait jaringan, pembangunan bronjong dan rabat beton.

Baca juga: 34 Personel Polda Sulteng Dipecat Tak Hormat karena Pelanggaran Berat

“Insya Allah besok kami turun lagi kesini untuk melakukan peninjauan,” tuturnya.

Ulfa menambahkan, hasil reses ini akan menjadi bahan utama dalam mendorong kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat.