Seputar Sulteng

Arus Abdul Karim Bahas soal Tambang Ilegal dan Peredaran Narkoba, Minta Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Global Sulteng
×

Arus Abdul Karim Bahas soal Tambang Ilegal dan Peredaran Narkoba, Minta Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Sebarkan artikel ini
Arus Abdul Karim Bahas soal Tambang Ilegal dan Peredaran Narkoba, Minta Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) Arus Abdul Karim meminta agar persoalan terkait tambang ilegal disikapi secara tegas dan berkeadilan. Foto: IST.

GLOBALSULTENG.COM, PALU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) Arus Abdul Karim meminta agar persoalan terkait tambang ilegal disikapi secara tegas dan berkeadilan.

Hal itu diungkapkan Arus Abdul Karim saat mengikuti Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng di Makodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/1/2026).

Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan
Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan

Baca juga: Retreat Pejabat Eselon II Pemprov Sulteng Dilaksanakan Tiga Hari, Sadly Lesnusa Sebut Langkah Strategis Bangun Integritas

Kata Arus, aktivitas tambang ilegal tak hanya merugikan negara, tetapi mengancam kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.

“Perlunya langkah terpadu antara pemerintah dan penegakan hukum, agar pembinaan serta memberikan solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat agar persoalan ini dapat dituntaskan secara berkelanjutan,” ucapnya.

Baca juga: Anwar Hafid Usulkan Sebagian Area Konsesi CPM Dikelola Warga Asli Poboya Palu

Selain itu, Arus Abdul Karim juga menyinggung soal peredaran gelap narkoba yang saat ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda.

Menurutnya, perlu adanya pengawasan ketat, edukasi dan kolaborasi lintas sektor, agar Sulteng dapat menjadi daerah yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Baca juga: Polres Morowali Mangkir, PN Poso Tunda Sidang Praperadilan Empat Warga Torete Pekan Depan

Legislator Golkar itu menambahkan, pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan 2026.

“Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.